Ratusan Perusahaan Teknologi Israel Ancam Lakukan Mogok Massal Protes ‘Kudeta Konstitusi’ Netanyahu
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, setidaknya 130 perusahaan teknologi tinggi dan startup Israel telah mengumumkan bahwa mereka akan melakukan mogok peringatan untuk memprotes rencana Kabinet baru Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk “merombak” sistem peradilan rezim dan melemahkan Mahkamah Agung.
Daftar perusahaan yang berencana untuk bergabung dalam aksi Selasa pagi mencakup merek terkenal internasional seperti Wiz, INX, Cheq, Natural Intelligence, Luminescent, dan banyak lainnya.
Lebih banyak protes akan berlangsung di sekitar wilayah Palestina yang diduduki pada Kamis, dengan demonstrasi besar-besaran direncanakan di Tel Aviv pada Sabtu malam.
“Kudeta diktator akan sangat merusak hak-hak sipil, ekonomi Israel, dan semua aspek kehidupan,” demikian bunyi pernyataan komite gabungan dari organisasi yang menentang Kabinet Netanyahu.
“Oleh karena itu, kita wajib mengambil langkah-langkah drastis. Terlepas dari kerusakan ekonomi, kami mengambil langkah ini sebagai langkah pertama untuk mengatakan dengan lantang dan jelas kepada Kabinet Israel bahwa kudeta tidak akan terjadi,” catat komite bersama itu.
Bulan lalu, perwakilan dari sektor teknologi tinggi Israel menyampaikan surat terbuka kepada Netanyahu, mengatakan bahwa “membuat tujuan bersama dengan ekstremis” seperti Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir dan politisi sayap kanan, Bezalel Smotrich dapat sangat menghambat posisi Israel sebagai negara pusat teknologi.
Pada Sabtu, lebih dari 100.000 orang mengikuti dua aksi unjuk rasa di Tel Aviv untuk memrotes perubahan hukum yang dapat melemahkan Mahkamah Agung Israel.
Unjuk rasa itu menyusul demonstrasi lain pekan lalu yang melibatkan puluhan ribu orang dalam tantangan awal terhadap Netanyahu dan Kabinet ultraortodoksnya—yang paling sayap kanan dalam sejarah Israel.
Para pengunjuk rasa membawa bendera Israel dan spanduk bertuliskan “Anak-anak Kami Tidak Akan Hidup dalam Kediktatoran” selama demonstrasi Sabtu, dan mengatakan bahwa keberhasilan Kabinet petahana dalam mendorong rencana tersebut akan memperketat kontrol politik atas penunjukan yudisial dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan Kabinet atau hukum Knesset.
Gelombang protes lainnya juga terjadi di kota-kota al-Quds, Haifa dan Bersyeba.
Para penentang berpendapat bahwa perubahan hukum mengancam independensi hakim dan melemahkan pengawasan terhadap Kabinet dan parlemen yang berkuasa. Mereka juga mengatakan bahwa rencana itu akan merusak hak-hak minoritas dan membuka pintu bagi lebih banyak korupsi.
Politisi dari partai Likud, Netanyahu telah lama menuduh Mahkamah Agung Israel didominasi oleh hakim sayap kiri. Mereka mengeklaim bahwa hakim melanggar batas wilayah di luar kewenangan mereka karena alasan politik.
