Loading

Ketik untuk mencari

Iran

Rusia Kecam Pembekuan Dana Iran oleh Korea Selatan sebagai ‘Pembajakan’

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Mikhail Ulyanov mengecam pembekuan dana Iran oleh Korea Selatan sebagai “pembajakan dalam tindakan”, karena Seoul terus memblokir akses Iran ke dananya dengan alasan mematuhi sanksi ilegal AS.

Ulyanov membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas tweet oleh Richard Goldberg, anggota dari apa yang disebut Foundation for Defense of Democracies (FDD), yang menunjukkan bahwa Bank Sentral Iran dan Perusahaan Minyak Nasional Iran disanksi oleh Amerika Serikat di bawah otoritas sanksi terorisme.

“Ya saya mengerti. Tapi itu dilakukan secara ilegal, melanggar hukum internasional,” kata Ulyanov tentang sanksi AS.

“Dana Iran dibekukan di Korea Selatan sebagai akibat dari ancaman sanksi terhadap Korea Selatan. Memalukan. Pembajakan beraksi!” dia menambahkan.

Korea Selatan sedang menunggu hasil pembicaraan yang sedang berlangsung antara Iran dan kekuatan dunia tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 sehingga dapat mengembalikan lebih dari $7 miliar dana Iran yang diblokir di negara itu karena sanksi AS.

Masalah dana yang diblokir telah menyebabkan ketidakpuasan di Iran karena pihak berwenang bahkan telah memperingatkan bahwa Teheran dapat mempertimbangkan kembali semua hubungan energi dan perdagangannya dengan Seoul jika dana tersebut tidak dipulangkan pada waktunya.

Duta Besar Republik Islam dan Perwakilan Tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majid Takht-Ravanchi mengumumkan pada Sabtu 22 Januari bahwa tunggakan Iran telah dibayarkan kepada PBB dan hak suara negara itu secara alami akan pulih pada awal minggu segera setelah pembayaran dikonfirmasi di New York.

Korea Selatan mengonfirmasi pada Minggu bahwa mereka telah membayar tunggakan iuran Teheran ke PBB dengan dana Iran yang dibekukan di negara itu.

“Republik Islam Iran, sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa, selalu berkomitmen untuk membayar iuran keanggotaannya tepat waktu dan kami telah membuktikannya dalam tindakan,” kata Takht-Ravanchi.

“Sayangnya, untuk tahun kedua berturut-turut, kami menghadapi masalah membayar biaya keanggotaan kami karena pengenaan sanksi AS yang brutal dan sepihak terhadap Iran,” tambahnya.

Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi tidak manusiawi terhadap Iran setelah Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian Nuklir Iran pada Mei 2018.

AS telah menargetkan perusahaan dan negara yang bekerja sama dengan Iran berupa pemberlakuan “sanksi sekunder”.

Tags:

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *