Sekjen Kataib Sayyid al-Shuhada Ungkap Campur Tangan AS Gagalkan Legislasi untuk Hashd al-Shaabi
POROS PERLAWANAN — Sekretaris Jenderal Brigade Kataib Sayyid al-Shuhada, Abu Alaa al-Walai, secara terbuka mengatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad sebagai aktor utama di balik upaya penggagalan pengesahan undang-undang yang mendukung Pasukan Mobilisasi Rakyat (Hashd al-Shaabi) di Irak.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Selasa malam 8 Juli, Al-Walai menegaskan bahwa keberadaan Hashd al-Shaabi bukan sekadar formasi militer, melainkan “amanah strategis yang dititipkan kepada rakyat Irak”. Ia memperingatkan bahwa penurunan eskalasi terorisme tidak boleh dijadikan dalih untuk mengabaikan elemen penting keamanan nasional yang telah berjasa besar dalam mempertahankan Tanah Air.
“Penurunan ancaman tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan para pembangun keamanan dan pelindung Tanah Air. Hashd adalah amanah, dan keberadaan mereka adalah fondasi stabilitas nasional,” ujar Al-Walai.
Desakan kepada Parlemen Irak
Menyoroti pentingnya pengesahan undang-undang terkait legitimasi dan konsolidasi Hashd al-Shaabi, Al-Walai menyerukan kepada seluruh anggota parlemen Irak agar berdiri tegak di tengah tekanan asing.
“Dukungan legislatif terhadap Pasukan Mobilisasi Rakyat bukan hanya kewajiban nasional, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap fatwa jihad, darah para syuhada, dan warisan para perancang kemenangan seperti Syahid Abu Mahdi al-Muhandis,” tegasnya.
AS Tekan Faksi Politik Irak
Dalam pernyataan bernada keras, Al-Walai mengungkap bahwa Kedutaan Besar AS dan kuasa usahanya secara aktif menekan kekuatan politik Irak untuk mencegah terbentuknya kerangka hukum permanen bagi Hashd al-Shaabi. Menurutnya, campur tangan ini mencerminkan kepanikan Washington atas konsolidasi kekuatan independen di Irak yang tidak tunduk pada agenda Barat.
“Mengabaikan pengesahan undang-undang ini sama saja dengan tunduk pada intervensi AS. Meloloskan UU ini adalah bentuk tamparan terhadap campur tangan asing dan bukti kemerdekaan keputusan Irak,” pungkas Al-Walai.
Perang Asimetris Pengaruh di Irak
Sejak pembentukan Hashd al-Shaabi berdasarkan fatwa marja’iyah agung Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani pada 2014, pasukan rakyat ini telah memainkan peran krusial dalam melawan ISIS, menjaga perbatasan, dan mempertahankan kedaulatan nasional. Namun, keberadaan dan pengaruh mereka terus menjadi target operasi politik dan psikologis oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Kawasan, yang menilai Hashd sebagai ancaman terhadap dominasi Barat di Irak.
Pernyataan Al-Walai mencerminkan ketegangan struktural antara kehendak rakyat Irak untuk menginstitusionalisasi pasukan rakyat, dan tekanan geopolitik dari kekuatan asing yang ingin mempertahankan pengaruhnya. Dalam situasi ini, parlemen Irak menghadapi ujian besar, antara tunduk pada intervensi, atau meneguhkan kedaulatan nasional.
