Skenario Parlemen Israel Jatuhkan Bennett: Tidak Sahkan UU Permukiman Tepi Barat
POROS PERLAWANAN – UU Tepi Barat kontroversial yang nyaris menggulingkan Kabinet Naftali Bennett dan tak bisa disahkan di Knessett, adalah sebuah UU rasis yang bertujuan menebar benih sengketa antara orang Palestina dan Israel di Tepi Barat.
Dilansir al-Alam, sejak 1967 Rezim Zionis memaksakan sebuah UU terhadap warga Palestina di Tepi Barat. UU ini diperpanjang tiap 5 tahun sekali.
UU ini hanya diberlakukan untuk warga Palestina, namun tidak meliputi para pemukim Zionis yang menetap di Tepi Barat.
UU ini menyertakan orang Israel di Tepi Barat dengan UU Israel membolehkan mereka diadili di pengadilan-pengadilan sipil. Namun warga Palestina harus dihukum di pengadilan militer.
UU ini memberi keleluasaan kepada Polisi Israel untuk menyelidiki tindak kriminal yang dilakukan pemukim Zionis di Tepi Barat. Di lain pihak, servis keamanan publik dan Tentara Israel bertanggung jawab memburu warga Palestina. Singkat kata, UU Tepi Barat adalah penguat Rezim Apartheid atas warga Palestina.
Anggota Pusat Riset “Musarat”, Khalil Shaheen mengatakan kepada al-Alam, kepentingan Israel menuntut agar UU ini terus berlanjut. Ada kesepakatan soal pelaksanaan UU ini. UU ini memberikan keistimewaan rasial kepada para pemukim Zionis, yang bisa dikatakan membuat mereka lebih unggul atas warga Palestina dalam semua hal.
Namun, karena ini adalah UU rasis dan dibuat demi melayani Rezim Penjajah di Tepi Barat, kenapa UU ini tidak disahkan oleh Knessett? Ini adalah pertanyaan penting yang mengemuka setelah kegagalan Kabinet Bennett untuk mengegolkannya.
Bukan kandungan UU ini yang membuat anggota Knessett menentangnya, sebab UU ini menguntungkan Rezim Zionis dan para pemukim. Motif penentangan adalah untuk menggulingkan Kabinet Bennett, bukan selainnya.
Direktur Pusat Riset Quds, Imad Abu Awad mengatakan kepada al-Alam, ”Saat ini kami mengatakan bahwa Kabinet ini akan segera jatuh. Lebih penting dari itu adalah konflik internal di dalam Israel kian menajam. Ini berarti bahwa konflik antara Rezim dan oposisi telah membahayakan kepentingan kalangan umum dan khusus. Kesimpulannya, Rezim ini tengah melalui hari-hari terakhirnya.”
