Abaikan Perintah Penangkapan oleh ICC, Putin Kunjungi Krimea
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Presiden Rusia, Vladimir Putin melakukan kunjungan mendadak ke Krimea, yang bergabung dengan Rusia dalam referendum 2014, untuk menandai ulang tahun kesembilan wilayah tersebut yang menyatakan kemerdekaan dari Ukraina.
Putin tiba di Krimea pada Sabtu, sehari setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan kejahatan perang.
Presiden Rusia disambut oleh Gubernur wilayah administrasi Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, dan dibawa untuk melihat pusat anak-anak dan sekolah seni.
“Presiden kita Vladimir Vladimirovich Putin tahu bagaimana cara mengejutkan. Dengan cara yang baik,” kata Razvozhayev di aplikasi perpesanan Telegram.
“Tapi Vladimir Vladimirovich datang sendiri. Mandiri. Di belakang kemudi. Karena di hari yang bersejarah ini, Presiden selalu bersama Sevastopol dan masyarakat Sevastopol,” imbuhnya.
Krimea mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada 17 Maret 2014, dan secara resmi berada di bawah kedaulatan Rusia menyusul referendum yang telah dinyatakan ilegal oleh Kiev. Moskow kemudian menganeksasi wilayah tersebut.
Sejak itu, hubungan antara Ukraina dan Rusia berselisih. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendukung Kiev dan menolak untuk mengakui hasil referendum, kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.
Putin tidak menunjukkan niat untuk melepaskan keuntungan Kremlin. Sebaliknya, dia menekankan pentingnya mempertahankan Krimea.
“Jelas, masalah keamanan menjadi prioritas utama Krimea dan Sevastopol sekarang,” katanya pada Jumat, mengacu pada kota terbesar di Krimea. “Kami akan melakukan semua yang diperlukan untuk menangkis ancaman apa pun.”
Perjalanan Putin terjadi sehari setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan keterlibatan Presiden Rusia dalam deportasi dan pemindahan anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia.
Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu juga mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Komisaris hak anak di kantor Presiden Rusia, atas tuduhan yang sama.
Rusia telah berulang kali menolak tuduhan melakukan kejahatan perang oleh pasukannya selama perang yang telah berlangsung selama setahun di Ukraina.
Jubir Kremlin, Dmitry Peskov menggambarkan pertanyaan yang diajukan oleh pengadilan sebagai “keterlaluan dan tidak dapat diterima”, menekankan bahwa setiap keputusan pengadilan “batal demi hukum” sehubungan dengan Rusia.
Jubir Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova juga mengatakan bahwa surat perintah itu tidak ada artinya.
Putin belum berkomentar secara terbuka tentang surat perintah tersebut.
Para pemimpin Barat, secara mengejutkan, telah menyambut langkah ICC dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa menyebutnya sebagai keputusan penting untuk keadilan internasional dan hanya permulaan.
Di tengah gelombang dukungan Barat untuk Ukraina, Jaksa ICC, Karim Khan membuka penyelidikan atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta genosida di Ukraina setahun yang lalu. Dia melakukan empat kali perjalanan ke Ukraina, mencatat bahwa dia melihat dugaan kejahatan terhadap anak-anak dan penargetan infrastruktur sipil.
ICC tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan surat perintahnya sendiri karena negara-negara anggota ICC dapat melakukan penangkapan dan menyerahkan individu tersebut ke Den Haag.
