Berlagak ‘Melunak’ Pasca Trump Lengser, Saudi Klaim Ingin Hentikan Perang yang Disulutnya Sendiri di Yaman
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Menlu Saudi Faisal bin Farhan Al Saud mengklaim Riyadh ingin menghentikan perang yang telah disulutnya sendiri di Yaman.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi al-Arabiya yang disiarkan Jumat 22 Januari malam, Faisal mengaku bahwa Koalisi yang dipimpin Saudi tidak menghalangi gencatan senjata di Yaman. Ia menuding Ansharullah sebagai penghalang utama terwujudnya gencatan senjata di negara tersebut.
Dengan nada yang lebih “lunak” dibandingkan sikapnya pada masa pemerintahan Donald Trump, Faisal berkata, ”Kami yakin bahwa jika Pemerintah Biden mengevaluasi kasus (perang di Yaman), ia akan melihat bahwa tujuan-tujuan Kerajaan Saudi dan Koalisi selaras dengan tujuan-tujuan Pemerintah Biden.”
“Kami semua berusaha menghentikan perang dan mewujudkan gencatan senjata serta proses politik. Kendala utama adalah kelompok Houthi. Kita bisa berkoordinasi dengan Pemerintahan Biden dalam hal ini,” imbuhnya.
Faisal menyanjung dan membela langkah Trump di akhir masa jabatannya dengan mencantumkan Ansharullah dalam daftar terorisme. Menurutnya, Ansharullah pantas dianggap sebagai “teroris”. Ia berharap bahwa langkah ini akan memaksa Ansharullah untuk terlibat dalam proses politik di Yaman.
Menlu Saudi kembali bicara soal prasyarat Riyadh untuk gencatan senjata di Yaman. Dia berkata, Yaman mesti menyetujui “syarat-syarat rasional” dengan mediasi PBB agar gencatan senjata bisa diwujudkan.
Dua bulan lagi, agresi Koalisi Saudi ke Yaman akan memasuki tahun ke-7. Dalam rentang waktu ini, agresi tersebut hanya membuahkan skandal militer dan politik bagi Saudi, serta kehancuran bagi rakyat Yaman.
Menlu Saudi bicara soal gencatan senjata, padahal berdasarkan pengakuan Utusan Khusus PBB di Yaman, Riyadh usai Perjanjian Stockholm pada 2 tahun lalu justru menghalangi terwujudnya gencatan senjata dengan mengajukan tuntutan dan syarat yang mengada-ada.
Selama masa kekuasaan Trump, Saudi mendapat sokongan militer-politik dari AS dalam perang Yaman. Seiring perubahan di Gedung Putih, Saudi tidak hanya khawatir kehilangan dukungan, tapi juga cemas akan diadili atas kejahatan perangnya selama agresi.
