China: Temuan Pentagon tentang Serangan Drone Kabul Tunjukkan Arogansi, Kemunafikan dan Standar Ganda AS tentang HAM
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Jubir Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin bereaksi terhadap temuan Pentagon mengenai serangan pesawat tak berawak AS yang menewaskan warga sipil pada akhir Agustus di Ibu Kota Afghanistan, Kabul.
“Nyawa orang Afghanistan berharga. Kami mendesak pihak AS untuk menghormati kehidupan dan hak asasi manusia rakyat Afghanistan, mengungkapkan kebenaran insiden itu kepada publik, membawa pelaku ke pengadilan dan menawarkan kompensasi kepada anggota keluarga korban,” kata Wang Wenbin dalam sebuah konferensi pers pada Kamis 4 November.
Pada 2 November, Inspektur Jenderal Angkatan Udara AS, Letnan Jenderal Sami D. Said memberi tahu media tentang penyelidikan serangan pesawat tak berawak yang menewaskan 10 warga sipil termasuk tujuh anak di Kabul pada Agustus lalu, mengatakan bahwa AS tidak melanggar hukum apa pun, termasuk hukum perang.
“Pada saat itu, personel AS keliru mengira mobil itu dioperasikan oleh ISIS-K yang bermaksud menargetkan pengungsi dan pasukan militer dengan bahan peledak di Bandara Internasional Hamid Karzai di Ibu Kota Afghanistan,” jelas pejabat AS merujuk pada kelompok teroris ISIS cabang Khorasan.
“Hasil penyelidikan AS adalah ‘temuan’ yang paling tidak berperasaan dan kejam bagi lebih dari 32 juta orang Afghanistan yang sangat menderita akibat bencana perang. Penyelidikan ini sekali lagi mengungkapkan arogansi, kemunafikan, dan standar ganda AS dalam masalah hak asasi manusia,” Wenbin menanggapi.
Jubir Kementerian Luar Negeri China juga menyatakan ketidakpuasannya dengan PBB karena diam dan tidak menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan selama 20 tahun kehadiran militer AS di Afghanistan.
“Dalam 20 tahun terakhir, operasi militer AS termasuk perang di Afghanistan telah mengakibatkan lebih dari 800.000 kematian, yang sekitar 335.000 di antaranya adalah warga sipil. Komunitas internasional belum melihat penyelidikan atau pertanggungjawaban apa pun di AS. Ini adalah noda yang tak terhapuskan dalam sejarah hak asasi manusia internasional,” katanya.
Wenbin menambahkan bahwa AS harus menghentikan campur tangannya dalam urusan internal negara lain atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, dan harus dengan sungguh-sungguh menghormati dan melindungi hak asasi manusia, terutama rakyat di negara berkembang dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berulang.
