Demonstrasi Massal Rakyat Sudan Kecam Normalisasi Pemerintahnya dengan Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, masyarakat Sudan menggelar unjuk rasa massal untuk mengungkapkan kemarahan mereka dan menolak keputusan negara Afrika Utara itu untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan rezim Israel.
Selama kunjungan Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen ke Khartoum pada Kamis, Israel dan Sudan mengumumkan finalisasi kesepakatan untuk menormalkan hubungan bilateral mereka.
“Telah disepakati untuk bergerak menuju normalisasi hubungan,” kata Kementerian Luar Negeri Sudan setelah pertemuan antara Cohen dan timpalannya dari Sudan, Ali al-Sadiq.
Pada Minggu malam, para demonstran Sudan turun ke jalan di Khartoum tengah, meneriakkan slogan-slogan menentang kunjungan Cohen dan mengutuk normalisasi.
Mereka meneriakkan “Tidak ada perdamaian, tidak ada negosiasi, tidak ada pengakuan”, “Al-Quds milik kita”, dan “Normalisasi adalah makar”.
Para pengunjuk rasa juga membawa spanduk bertuliskan “Tidak untuk normalisasi”, “Palestina tidak untuk dijual”, “Al-Aqsa adalah sebuah keyakinan”, “Khartoum tidak akan mengkhianati al-Quds” dan “Penguasa pengkhianat tidak mewakili kami” dalam bahasa Arab.
Protes datang atas undangan koalisi Sudan Menentang Normalisasi, yang secara resmi meluncurkan kegiatannya pada Februari 2020 untuk menekan pemimpin militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan untuk menghentikan proses normalisasi dengan Israel.
Gerakan Rakyat Sudan – Arus Revolusi Demokratik juga dalam sebuah pernyataan menyuarakan penolakan langsung terhadap normalisasi dengan Israel.
“Hak untuk normalisasi diputuskan oleh Pemerintah sipil dan Dewan Legislatif. Hanya melalui mekanisme seperti itulah hubungan luar negeri dapat dipertahankan,” kata pernyataan itu.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa “masalah normalisasi dengan Israel membutuhkan dialog nasional yang menempatkan kepentingan tertinggi Sudan di atas semua pertimbangan, tanpa kelalaian atau pengabaian”.
Sebelumnya, Gerakan Perlawanan Hamas, Palestina mengutuk keras pengumuman normalisasi Israel-Sudan, menyerukan kepada pejabat Sudan untuk membatalkan tindakan tersebut.
“Hamas percaya bahwa langkah ini bertentangan dengan sikap umum rakyat Sudan, yang menentang normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan Israel dan mendukung perjuangan Palestina yang adil,” kata kelompok yang berbasis di Gaza itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat.
“Perkembangan itu terjadi pada saat yang sama ketika pemerintahan sayap kanan Israel telah mengintensifkan kejahatannya terhadap bangsa Palestina dan membunuh 35 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, sejak awal tahun. Rezim juga tetap melanjutkan rencana perluasan permukiman kolonialnya serta penodaan situs suci Kristen dan Muslim,” kata Gerakan Perlawanan Palestina.
“Kami mengulangi penolakan kami terhadap semua bentuk normalisasi dengan rezim pendudukan Israel dan menyerukan pihak berwenang Sudan untuk membatalkan keputusan tersebut, yang bertentangan dengan kepentingan saudara bangsa Sudan dan hanya akan melayani agenda Israel,” bunyi pernyataan itu.
Sudan setuju mengambil langkah-langkah untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan tahun 2020 yang ditengahi oleh Pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, di samping perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko yang dikenal sebagai “Abraham Accords”.
Militer Sudan, yang telah memimpin negara itu sejak kudeta Oktober 2021, dianggap telah memimpin upaya untuk membangun hubungan dengan Israel.
