Di Pelataran Senyap Internasional, Pelita Palestina Hanya Menyala di Kemah Poros Perlawanan
POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, tragedi-tragedi terbaru di Palestina tak akan terhapus dari benak Muslimin, khususnya warga Quds dan Palestina, meski mungkin akan dilupakan oleh orang-orang lain. Wajar jika baik Muslimin maupun bangsa Palestina tidak akan memaafkan sikap pasif sejumlah penguasa di Dunia Islam.
Apa yang terjadi di Tanah Pendudukan adalah buah dari tiga pola pandang terhadap isu Palestina. Pola pandang pertama berasal dari negara-negara seperti UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko; negara-negara yang tanpa rasa malu duduk di balik meja perundingan bernama normalisasi hubungan dengan Israel.
Tanpa memerhatikan dampak dari tindakan itu, negara-negara ini meneken kesepakatan yang konsekuensinya terlihat jelas dalam perkembangan terbaru di Palestina. Tiada keraguan bahwa tiap tetes darah yang mengalir dari warga Palestina adalah noda aib yang terpatri di dahi para penguasa negara-negara ini.
Pola pandang kedua dimiliki oleh penguasa negara-negara yang mendukung normalisasi dan jalinan hubungan antara Arab dan Rezim Zionis. Dalam hal ini, tanggung jawab Saudi lebih besar dari selainnya; negara yang mengklaim sebagai Pelayan Haramain, namun secara gamblang menilai bahwa keputusan apa pun terkait jalinan hubungan dengan Israel “adalah urusan privat dan berkaitan dengan selera serta penafsiran para pelaku normalisasi”.
Dalam pola pandang ketiga, ada negara-negara yang, dengan kebungkaman dan kepasifan mereka, membuka jalan bagi para pelaku normalisasi. Mereka juga, secara sadar atau tidak, mendukung kejahatan Israel saat ini di Palestina.
Saat ini, isu Palestina juga bisa dilihat dalam tiga sisi sebuah segitiga. Sisi pertama segitiga ini adalah masyarakat yang baru-baru ini telah dihalangi dari hak menyelenggarakan Pemilu di tanah mereka sendiri, yaitu Quds.
Sisi kedua adalah masyarakat yang saat ini dipaksa meninggalkan tanah serta rumah mereka (seperti penduduk di Syeikh Jarrah), sehingga tak lagi memiliki tempat untuk hidup di Quds.
Sisi ketiga adalah semua warga Palestina yang, akibat normalisasi sebagian penguasa Arab, dukungan sebagian lain, dan kebungkaman sisanya, mesti menderita karena tak mendapatkan hak hidup di Tanah Air mereka. Walau demikian, mereka tetap gigih melawan.
Dalam kondisi seperti ini, ekspektasi minimal dari para penguasa pasif Arab adalah mengadakan sidang darurat di level tertinggi untuk mendukung Palestina. Hanya saja, tak ada rapat tingkat Kepala Negara, atau rapat tingkat Menlu. Yang ada hanya rapat yang diadakan setelah sepekan berpikir dan menimbang-nimbang. Itu pun hanya di tingkat para wakil di OKI, yang rencananya dilangsungkan Senin 10 Mei ini.
Tampaknya dalam situasi sekarang, semua pola pandang tradisional terkait isu Palestina harus direvisi. Panji Palestina di dalam negeri ini mesti diserahkan kepada para pejuang. Sementara di luar Palestina, bendera ini diberikan kepada para pembela utama norma Palestina di Poros Perlawanan.
Pada Hari Quds tahun ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita menyaksikan bahwa hanya para pemimpin Poros Perlawanan yang secara serempak meneriakkan norma Palestina di pelataran senyap internasional.
