Emile Lahoud dan Suleiman Franjieh: Pelucutan Senjata Hizbullah adalah Pengkhianatan Serius bagi Lebanon

POROS PERLAWANAN – Dalam momentum kritis pembahasan pelucutan senjata Hizbullah yang mengundang kontroversi tajam, dua tokoh nasional Lebanon, Emile Lahoud dan Suleiman Franjieh memberikan pernyataan tegas yang menggugah kesadaran nasional. Mereka menegaskan bahwa wacana pelucutan senjata Hizbullah, terutama saat Lebanon masih menghadapi agresi militer berkelanjutan dari rezim Zionis, bukan hanya langkah politik yang keliru, melainkan pengkhianatan terhadap kedaulatan dan keselamatan negara.

Emile Lahoud: Pengkhianatan Militer di Tengah Pertempuran

Mantan Presiden Lebanon, Emile Lahoud, dalam sebuah pidato yang dilaporkan Tasnim News Agency pada Senin 11 Agustus, menegaskan bahwa membicarakan pelucutan senjata Hizbullah saat negara tengah menghadapi agresi Israel adalah bentuk pengkhianatan militer yang serius.

“Membahas pelucutan senjata Perlawanan, terutama saat pertempuran masih berlangsung, adalah pengkhianatan militer. Musuh terus melanggar gencatan senjata dan membunuh warga kami, bahkan saat Pemerintah sedang mendiskusikan dokumen pelucutan senjata yang diajukan oleh utusan AS,” tegas Lahoud.

Ia menyoroti inkonsistensi tragis di mana Pemerintah Lebanon sedang membahas pelucutan senjata Hizbullah, sementara rezim Zionis melanjutkan serangan udara yang menyebabkan kerusakan dan kematian di Lebanon selatan. Lahoud mengingatkan bahwa Militer Lebanon sendiri belum dilengkapi secara memadai untuk menghadapi ancaman tersebut.

“Jika Amerika Serikat setuju mempersenjatai tentara Lebanon secara efektif, barulah kita bisa membuka diskusi soal pelucutan senjata Hizbullah. Namun sampai saat itu, menuntut pelucutan senjata adalah mengabaikan realitas keamanan dan mengkhianati kewajiban nasional,” tambahnya.

Suleiman Franjieh: Bahaya Terburu-buru dan Peringatan Skenario Suriah

Sementara Pemimpin Gerakan Mardah Lebanon, Suleiman Franjieh mengeluarkan peringatan keras terkait “langkah cepat” Pemerintah untuk melucuti senjata Hizbullah. Ia menegaskan bahwa meskipun tidak menolak monopoli senjata oleh Pemerintah, terburu-buru melaksanakan pelucutan adalah langkah berbahaya yang bisa memperparah perpecahan internal dan menguntungkan rezim Zionis.

Franjieh mengungkapkan adanya intervensi asing yang bertujuan melemahkan Lebanon dengan memecah-belahnya, selaras dengan kepentingan Israel di Kawasan. Ia mengingatkan bahwa proyek serupa pernah mengguncang negara-negara Arab sejak 2010 dengan dalih demokrasi dan kebebasan, tetapi hasilnya adalah kekacauan dan penindasan, seperti yang kini terlihat di Provinsi Sweida, Suriah.

“Kami memperingatkan agar tidak terjebak dalam perangkap janji kosong yang mengarah pada kehancuran dan perpecahan negara,” ujarnya.

Konteks Kebijakan Pemerintah dan Tekanan Internasional

Keputusan Pemerintah Lebanon di bawah Perdana Menteri Nawaf Salam yang memerintahkan pengembangan rencana monopoli senjata dan pelucutan senjata Hizbullah, diambil dalam pertemuan Istana Baabda yang dipimpin Presiden Joseph Aoun. Langkah ini muncul di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat dan sekutunya, yang mengaitkan bantuan keuangan dengan pelucutan senjata Hizbullah.

Namun, realita di lapangan memperlihatkan ketidakberdayaan Pemerintah Lebanon menghadapi agresi Israel. Serangan udara dan pengeboman terus berlangsung meski keputusan pelucutan senjata sudah diumumkan, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.

Pelucutan Senjata adalah Titik Rentan Nasional

Dari sudut pandang POROS PERLAWANAN, pernyataan Lahoud dan Franjieh menggambarkan ketegangan tajam antara aspirasi kedaulatan nasional dan intervensi asing yang ingin melemahkan pilar utama pertahanan Lebanon, yaitu Hizbullah.

Pelucutan senjata Hizbullah, tanpa penguatan Militer Lebanon secara nyata dan tanpa jaminan keamanan dari agresi Israel, adalah bunuh diri strategis. Hal ini membuka celah bagi rezim Zionis untuk melanjutkan pendudukan dan serangan dengan lebih mudah, serta berpotensi memperlebar luka perpecahan di dalam negeri.

Mantan presiden dan pemimpin politik itu secara implisit mengingatkan bahwa medan perang sesungguhnya bukan hanya di garis depan, melainkan juga di meja politik dan diplomasi, di mana keputusan keliru dapat menghancurkan fondasi keamanan Lebanon.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa di tengah ancaman luar dan tekanan politik, suara-suara nasionalis dan militer Lebanon masih berdiri teguh mempertahankan hak pertahanan rakyat dan menolak segala upaya yang mengancam kedaulatan dan stabilitas negara.