Israel Ngotot Pertahankan Pendudukan di Lebanon Selatan
POROS PERLAWANAN — Rezim Israel menegaskan akan tetap mempertahankan kehadiran militernya di Lebanon selatan meskipun upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik regional terus berlangsung. Sikap tersebut berpotensi menjadi tantangan serius bagi implementasi gencatan senjata yang tengah didorong sejumlah pihak di Kawasan.
Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Staf Eyal Zamir, dan Komandan Northern Command, Ori Gordin dalam pertemuan yang membahas situasi keamanan di perbatasan utara Israel.
Menurut laporan Press TV pada Selasa 23 Juni, para pejabat Israel sepakat melanjutkan operasi militer yang mereka klaim bertujuan menghilangkan ancaman terhadap pasukan dan permukiman Israel. Petinggi Rezim Israel juga menyatakan akan mempertahankan apa yang disebut sebagai zona keamanan di Lebanon selatan.
Penegasan tersebut muncul sehari setelah Iran dan Amerika Serikat menggelar perundingan tingkat tinggi di Swiss dengan mediasi Pakistan dan Qatar. Pertemuan yang berlangsung selama 18 jam itu membahas implementasi komitmen dalam Memorandum of Understanding yang ditandatangani kedua negara pekan lalu.
Dalam perundingan tersebut, Iran menempatkan penghentian agresi di seluruh front konflik, termasuk Lebanon, sebagai salah satu syarat utama keberhasilan implementasi kesepakatan. Setelah memorandum ditandatangani, Amerika Serikat menyatakan Israel telah menyetujui gencatan senjata di Lebanon.
Sementara itu, Pemerintah Lebanon dan Israel dijadwalkan memulai putaran kelima perundingan di Washington pada Selasa waktu setempat. Menjelang pertemuan tersebut, Presiden Lebanon, Joseph Aoun melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance dan Perdana Menteri Qatar.
Menurut keterangan Kepresidenan Lebanon, pembicaraan berfokus pada penguatan gencatan senjata dan pencegahan eskalasi baru di wilayah perbatasan. Qatar dan Pakistan sebelumnya mengumumkan pembentukan mekanisme deconfliction cell untuk mengawasi pelaksanaan penghentian operasi militer di Lebanon.
JD Vance mengatakan mekanisme tersebut dirancang untuk mencegah insiden keamanan berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan mengancam stabilitas Kawasan.
Di tengah proses diplomasi yang berlangsung, Hizbullah kembali menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon. Kelompok Perlawanan tersebut juga mengkritik perundingan yang tidak disertai langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyatakan kemajuan penting telah dicapai dalam upaya mengakhiri perang dan meredakan ketegangan regional. Namun, menurutnya, keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh pelaksanaan gencatan senjata di Lebanon dan efektivitas mekanisme pengawasan yang telah disepakati.
Otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel sejak Maret 2026 telah menewaskan sedikitnya 4.175 orang, melukai 12.164 lainnya, serta memaksa lebih dari satu juta penduduk mengungsi. Hingga kini, Israel masih mempertahankan penguasaan atas sejumlah wilayah di Lebanon selatan yang diduduki dalam berbagai periode konflik.
Perkembangan tersebut menempatkan Lebanon sebagai salah satu titik paling sensitif dalam dinamika keamanan Timur Tengah. Keberhasilan penerapan gencatan senjata di negara itu dipandang akan menjadi ukuran penting bagi keberlanjutan berbagai inisiatif diplomatik yang sedang berlangsung di Kawasan.
