Jangan Harap Rakyat Revolusioner Bahrain Sambut Israel dengan Bunga
POROS PERLAWANAN – Rezim Bahrain tidak hanya puas dengan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis. Kebodohan politik Rezim Al Khalifa berlanjut dengan pengumuman soal hukuman atas tiap pegawai yang mengkritik kebijakan Pemerintah Manama.
Dilansir al-Alam, Mahkamah Agung Bahrain memutuskan untuk menghukum para pegawai yang memprotes kebijakan Pemerintah dengan cara apa pun. Putusan ini diambil dalam rangka membendung protes rakyat terhadap normalisasi hubungan dengan Israel.
Dalam beberapa hari terakhir, rakyat Bahrain mengadakan unjuk rasa di Manama, juga kota-kota lain, sebagai bentuk penentangan tegas terhadap kebijakan Kerajaan.
Senada dengan rakyat, para ulama Bahrain pun menyuarakan protes terhadap normalisasi. Mereka menegaskan, tindakan ini sama saja dengan deklarasi permusuhan terhadap rakyat.
Keputusan gegabah ini bukan kebijakan antirakyat pertama Rezim Al Khalifa. Sebelum ini, rezim ini telah melakukan banyak tindakan tak berperikemanusiaan terhadap rakyat Bahrain, termasuk tindakan represif atas unjuk rasa dan penyiksaan terhadap para tahanan di penjara, bahkan pencabutan kewarganegaraan orang Bahrain sendiri; tindakan-tindakan yang jelas bertentangan dengan semua hukum internasional.
Tiada keraguan bahwa deklarasi kesepakatan Rezim Bahrain dengan Rezim Zionis, yang menyusul langkah UEA, ini adalah upaya untuk menyenangkan hati Donald Trump. Namun langkah ini juga merupakan paku terakhir atas peti mati rezim ini, yang telah kehilangan legalitasnya sejak revolusi dimulai.
Rakyat Bahrain, yang sudah lama ditindas Dinasti Al Khalifa, kini telah terjun di lapangan untuk membongkar kedok Rezim, yang hanya boneka bagi Washington dan Riyadh untuk menjalankan instruksi mereka. Jika revolusi ini terus berlanjut, maka Rezim Bahrain akan menjadi pecundang terbesar dalam hal ini.
Normalisasi hubungan dengan Israel bukan kehendak rakyat Bahrain. Berlangsungnya unjuk rasa di berbagai kota negara ini usai pengumuman normalisasi, adalah penegasan bahwa semua kelompok di Bahrain tidak mengakui legalitas Dinasti Al Khalifa, juga penegasan bahwa normalisasi ini adalah pengabaian terhadap kedaulatan, nasionalisme, UUD, aspirasi rakyat, dan stabilitas negara.
Gelombang unjuk rasa ini juga mengingatkan Rezim Zionis, agar tidak berpikir bahwa penduduk Manama akan menyambutnya dengan bunga, sebab rakyat revolusioner Bahrain selalu mendukung kepentingan Palestina.