Kelompok Oposisi Utama: Tanpa Dukungan dan Mandat Rakyat, Pakta Keamanan Bahrain-Israel Tak Punya Legitimasi Kuat
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, kelompok oposisi utama Bahrain menyesalkan penandatanganan perjanjian keamanan antara Kerajaan dan rezim Israel.
Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq membuat pernyataan tersebut pada Kamis 3 Februari mengenai kesepakatan baru-baru ini yang dilaporkan membuka jalan bagi “kerja sama intelijen dan pelatihan militer” antara rezim pendudukan dan Manama, situs berita berbahasa Arab Bahrain, Mirror melaporkan.
Kesepakatan itu tidak memiliki legitimasi apa pun, katanya, menegaskan bahwa rezim Al Khalifah yang berkuasa di Bahrain “tidak memiliki mandat rakyat” untuk memasuki perjanjian semacam itu dengan rezim Israel.
Al-Wefaq juga mengecam kunjungan ke Bahrain pada hari sebelumnya oleh Menteri Perang rezim pendudukan, Benny Gantz.
Rezim yang berkuasa di Bahrain menolak untuk memberi tahu sebelumnya tentang “kunjungan Menteri Perang Israel” untuk mencegah kebencian dan protes yang akan ditimbulkannya, kata pernyataan itu.
Bahrain adalah salah satu negara Kawasan yang menormalkan hubungannya dengan rezim Israel melalui apa yang disebut “Kesepakatan Abraham” yang dimediasi Washington pada Agustus 2020.
Sejak itu, Bahrain telah menyaksikan protes hampir setiap hari terhadap kesepakatan semacam itu, yang menurut para penentangnya membuka jalan bagi campur tangan rezim Israel di wilayah Teluk Persia.
Al-Wefaq mengatakan bahwa rezim yang berkuasa di Bahrain mengambil hati rezim Israel untuk menopang dirinya sendiri dalam menghadapi “krisis yang semakin dalam” terkait hubungannya dengan rakyat Bahrain.
