Krisis Domestik Rezim Zionis Tingkatkan Tren Warga Israel Kabur Tinggalkan Tanah Pendudukan
POROS PERLAWANAN – Sejumlah sumber bersikap skeptis terhadap jalannya perundingan antara kubu oposisi dengan Pemerintahan Benyamin Netanyahu soal reformasi sistem peradilan. Banyak yang memprediksi bahwa perundingan ini akan gagal.
Dilansir al-Alam, jika perundingan ini gagal, Rezim Zionis akan menyaksikan gelombang protes besar-besaran, yang merupakan lonceng bahaya akan memburuknya perselisihan dan perpecahan. Ini akan mendorong penduduk Israel untuk berimigrasi ke tempat lain.
Rencana reformasi sistem peradilan telah memunculkan perseteruan besar di Tanah Pendudukan. Baru-baru ini, Menteri Hukum, Yariv Levin mengkritik para legislator penentang dari kubu oposisi. Ia menuduh mereka menghalang-halangi pembentukan Komite untuk memilih para hakim.
Menukil dari sumber-sumber oposisi, Radio Tentara Israel melaporkan bahwa jika tak ada kesepakatan yang bisa diraih terkait reformasi sistem peradilan, Israel akan menjadi ajang demo-demo yang lebih luas.
Menteri Pembangunan Permukiman, Orit Strook berpendapat bahwa perundingan ini akan gagal. Dia menyatakan bahwa pesimismenya berpangkal pada statemen kubu oposisi dalam perundingan. Strook mendesak para pemimpin oposisi untuk mundur dari sikap mereka.
Di lain pihak, Netanyahu mengaku optimis terhadap apa yang disebutnya sebagai solusi moderat terkait reformasi sistem peradilan. Meski demikian, statemen Netanyahu tidak memecahkan krisis ini, sebab kubu oposisi menuntut pembatalan penuh proyek ini, bukan sekadar penundaan sementara.
Di tengah situasi ini, Middle East Eye memberitakan bertambahnya imigrasi warga Israel ke luar Tanah Pendudukan. Menurut laporan tersebut, sejumlah warga Israel berusaha mencari jalan keluar dan mengambil paspor kedua dari negara-negara lain.
Middle East Eye menulis bahwa bertambahnya imigrasi dari Tanah Pendudukan adalah akibat dari tindakan Kabinet paling radikal dalam sejarah Israel dalam rangka mengendalikan Komite Pemilihan Hakim.
