Mantan Direktur Mossad dan 100 Jenderal Zionis Gabung dengan Barisan Penentang Netanyahu
POROS PERLAWANAN-Dilansir Fars, sekitar 100 orang dari para petinggi militer, termasuk mantan Direktur Mossad, mantan Kepala Staf Umum Tentara, Shin Bet, dan para jenderal Israel mendeklarasikan dukungan mereka terhadap demo yang menentang proyek reformasi yudisial Kabinet Benyamin Netanyahu.
Kendati Parlemen Israel telah memutuskan untuk menunda pengesahan proyek ini hingga Senin mendatang, para pemukim Zionis masih melanjutkan unjuk rasa mereka di sejumlah kota, seperti Tel Aviv, Haifa, dan Ra’anana.
Menurut laporan media-media Zionis, Asosiasi Pilot dan para jenderal ini mendesak Netanyahu untuk segera menghentikan rencana reformasi yudisial, yang bertujuan untuk membatasi wewenang Mahkamah Agung Israel.
Stasiun televisi al-Mayadeen memberitakan, puluhan mantan pejabat Otoritas Keamanan Israel mengumumkan bahwa jika proyek kontroversial ini disahkan, mereka akan mendukung kampanye penolakan untuk mengabdi di Tentara Israel.
Sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di depan rumah Menteri Perang Yoav Gallant. Beberapa perwira Rezim Zionis menulis surat kepada Netanyahu dan menegaskan, dia bertanggung jawab atas segala bentuk rongrongan kepada Tentara dan keamanan Israel.
Gerai-gerai berita mengabarkan, sedikitnya 85 ribu orang berunjuk rasa di depan gedung Knesset di Quds dan 100 orang lain di Tel Aviv dalam rangka menentang rencana reformasi yudisial. Di sisi lain, sejumlah sumber bahkan memberitakan bahwa jumlah pengunjuk rasa di Tel Aviv mencapai 250 ribu orang.
Situs Zionis, Ynet, pada Rabu lalu mengutip laporan dari jurnalis AS Thomas Friedman, yang mengabarkan bahwa Joe Biden dalam kontak teleponnya dengan Netanyahu secara terbuka mendesaknya untuk menghentikan rencana reformasi yudisial. Dengan kata lain, Presiden AS mendukung para pengunjuk rasa di Tanah Pendudukan.
Tekanan domestik dari para pengunjuk rasa, Aliansi Oposisi, dan peringatan pihak-pihak luar negeri akhirnya memaksa Knesset menunda pemungutan suara final terkait reformasi yudisial ke pekan depan.
