Manuver Saudi di Beirut: Perubahan Haluan dan Strategi Baru terhadap Hizbullah
POROS PERLAWANAN – Utusan Khusus Arab Saudi untuk urusan Lebanon, Pangeran Yazid bin Farhan, kini menjadi figur kunci dalam arah politik Beirut pascaperang 66 hari. Perannya dipandang sejalan dengan agenda Amerika Serikat dan Israel untuk melemahkan, bahkan melucuti, kekuatan bersenjata Hizbullah, sebuah langkah yang oleh para pengamat dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semangat Perjanjian Taif, fondasi rekonsiliasi nasional Lebanon pascaperang sipil.
Menurut laporan Tasnim News Agency pada Senin 11 Agustus, perkembangan situasi Lebanon dalam setahun terakhir melaju cepat dan intens. Titik awalnya adalah pembunuhan Komandan senior militer Hizbullah, Fuad Shukr. Dari sana, eskalasi berlangsung seperti efek domino: operasi Pijri, pembunuhan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah, dimulainya operasi darat di sepanjang perbatasan Lebanon–Palestina yang Diduduki, serta serangan udara massif Israel selama 66 hari. Semua ini mengubah keseimbangan kekuatan di Lebanon secara dramatis.
Pascaeskalasi, dua kekuatan politik utama Lebanon, yakni Hizbullah dan Gerakan Amal, berupaya memanfaatkan momentum untuk menghidupkan kembali proses pemilihan presiden yang tertunda selama dua tahun. Namun, di tengah dinamika politik yang rapuh, muncul sosok baru dari Riyadh yang mengubah jalannya permainan.
Masuknya Pangeran Yazid
Pangeran Yazid bin Farhan, anggota keluarga Kerajaan sekaligus Penasihat Menteri Luar Negeri Saudi, memasuki arena Lebanon dengan sumber daya finansial besar dan jejaring diplomatik yang luas. Setelah perang 66 hari, ia berhasil menggalang dukungan sejumlah faksi politik Sunni dan Kristen untuk mengusung Komandan Militer saat itu, Jenderal Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon. Perannya memuncak pada Desember 2024, meski secara formal Walid Bukhari tetap memimpin Kedutaan Besar Saudi di Beirut. Dalam praktiknya, Yazid menjalankan agenda politik yang melampaui fungsi diplomatik konvensional.
Dari Geoekonomi ke Geopolitik
Pergeseran ini terjadi setelah enam tahun di mana Arab Saudi relatif mengurangi keterlibatan dalam konflik geopolitik regional, mengalihkan fokus pada agenda geoekonomi. Periode tersebut ditandai oleh Perjanjian damai Yaman 2022, minimnya intervensi Riyadh di Lebanon, pembukaan kembali hubungan politik dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad, serta kesepakatan diplomatik dengan Iran yang dimediasi Beijing.
Walid Bukhari selama ini beroperasi dalam kerangka kebijakan tersebut. Namun, masuknya Yazid bin Farhan mengindikasikan perubahan haluan. Operasi politiknya, terutama setelah terpilihnya Joseph Aoun, memperlihatkan tekad Riyadh untuk kembali “aktif” di Lebanon dan Suriah.
Tekanan terhadap Hizbullah
Media Lebanon melaporkan bahwa Yazid memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan politik terhadap Hizbullah, termasuk mendorong rencana monopoli senjata oleh negara. Menurut sumber-sumber tersebut, Arab Saudi berhasil memengaruhi sejumlah menteri Lebanon untuk menyetujui rencana ini. Dalam kerangka yang lebih luas, Riyadh mengambil alih peran politik utama dalam penerapan kebijakan Amerika Serikat di Lebanon, sementara Israel memberi dukungan militer melalui pengeboman berkelanjutan.
Namun, rencana pelucutan senjata Hizbullah di tengah ancaman kebangkitan ISIS dari timur dan agresi Israel dari selatan dinilai banyak pihak sebagai langkah berisiko tinggi, bahkan bunuh diri strategis bagi Lebanon.
Bagi Arab Saudi, situasi ini adalah peluang historis untuk memperluas pengaruh, terutama dengan memanfaatkan tekanan simultan dari Israel dan kelompok bersenjata Takfiri di Suriah. Akan tetapi, di mata komunitas Syiah Lebanon, langkah ini bukan sekadar ancaman politis, melainkan pelanggaran langsung terhadap Perjanjian Taif yang dapat mengguncang stabilitas Kawasan.
Arah Angin dan Perhitungan Strategis
Dari perspektif Poros Perlawanan, manuver terbaru Arab Saudi di Lebanon bukanlah hanya langkah diplomatik, melainkan bagian dari skema regional yang terintegrasi dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Tujuannya jelas: melemahkan benteng terakhir perlawanan di jantung Levant dengan memutus jalur logistik, mengikis legitimasi politik, dan melucuti kemampuan militer Hizbullah.
Namun, sejarah konflik di Kawasan menunjukkan bahwa upaya semacam ini kerap menghasilkan efek sebaliknya. Tekanan eksternal yang bersifat frontal cenderung memperkuat kohesi internal Poros Perlawanan, mengonsolidasikan jaringan dukungan dari Teheran hingga Baghdad, Damaskus, dan Gaza.
Dalam kalkulasi strategis, agresi politik dan militer yang simultan dari tiga arah, Israel di selatan, kelompok Takfiri di timur, dan tekanan diplomatik-finansial di jantung Beirut, berpotensi memicu reaksi berantai yang memperluas spektrum perlawanan ke level regional.
Tiga skenario besar diperkirakan dalam 12–24 bulan mendatang:
1. Konsolidasi Poros Perlawanan: Hizbullah memperkuat aliansi lintas-front dengan Suriah dan kelompok bersenjata Irak, sambil memodernisasi kemampuan misil dan drone untuk menahan ancaman multi-arah.
2. Eskalasi Terbatas yang Berujung Stalemate (Remis): Serangan militer Israel dan tekanan politik Saudi gagal mencapai tujuan strategis, menghasilkan kebuntuan dengan tensi tinggi.
3. Perluasan Konflik Regional: Jika pelucutan senjata memicu bentrokan berskala besar, konflik dapat berkembang menjadi perang multi-front yang menyeret beberapa Ibu Kota Kawasan ke dalam konfrontasi terbuka.
Dalam semua skenario, satu prinsip tetap berlaku, yaitu selama Hizbullah mempertahankan kapasitas tempurnya dan dukungan rakyat, setiap upaya memaksanya menyerahkan senjata akan menimbulkan biaya politik, militer, dan moral yang jauh melebihi perkiraan pihak yang menginginkannya.
POROS PERLAWANAN memandang perkembangan ini bukan sebagai akhir permainan, melainkan fase baru dari konfrontasi panjang, sebuah pertempuran kehendak di mana pihak yang bertahan paling lama akan menulis ulang peta politik Timur Tengah.
