Media-media Israel: Informasi Rahasia dan Data Pribadi Direktur Mossad Diretas
POROS PERLAWANAN – Media-media berbahasa Ibrani pada Rabu malam 16 Maret mengabarkan, kemungkinan besar informasi dan data pribadi Direktur Mossad, David Barnea telah diretas.
Diberitakan Fars, kelompok hacker bernama “Open Hands” baru-baru ini memublikasikan sebuah video di kanal Telegram. Video itu mengungkap dokumen-dokumen rahasia, informasi pribadi, dan laporan finansial Barnea.
Kelompok tak dikenal ini menyatakan, data-data yang diretas itu adalah hasil dari operasi selama 8 tahun dari sejumlah target di dalam Palestina Pendudukan, termasuk para pejabat senior biro keamanan dan militer vital Rezim Zionis.
Dalam laporan soal masalah ini, situs Walla mengklaim bahwa kelompok ini mungkin punya kaitan dengan Iran. Menurut Walla, video yang dipublikasikan itu berbahasa Inggris, Arab, dan Ibrani.
Klip tersebut berisi foto-foto pribadi Barnea, tiket-tiket pesawat pesanannya, dokumen-dokumen pajak, dan foto-foto satelit dari sebuah rumah yang disebut-sebut milik Direktur Mossad.
Walla menambahkan, masih belum diketahui apakah informasi-informasi itu valid. Juga belum jelas dari mana data-data itu berasal. Situs Ibrani ini juga menyatakan, belum diketahui siapa yang mengelola kanal Telegram tersebut.
Meski demikian, Walla menggulirkan kemungkinan bahwa operasi peretasan ini dilakukan sebuah biro intelijen asing, yang bertujuan untuk menyudutkan Direktur Mossad.
Kantor PM Israel mewakili Mossad dalam menanggapi kabar ini. Kantor tersebut mengklaim, informasi-informasi dalam video sudah usang dan tidak diambil dari telepon genggam Barnea.
Kanal 12 Israel dalam laporannya menisbatkan aksi peretasan ini kepada para hacker Iran, yang disebutnya sukses menyusup ke komputer pribadi Direktur Mossad.
Awal pekan ini, media-media Ibrani juga memberitakan serangan siber terbesar atas situs kementerian-kementerian Rezim Zionis. Haaretz melaporkan, sejumlah situs rezim Israel, seperti Kementerian Urusan Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum, dan Kantor Perdana Menteri, tidak bisa diakses setelah terjadinya serangan siber tersebut.
