Menlu Iran Ingatkan Barat, Negaranya Pantang Menoleransi Bahasa Ancaman Apa pun
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menegaskan bahwa Barat harus memahami bahwa Iran tidak akan mentolerir “bahasa ancaman apa pun” terhadapnya.
“Kami [bertindak] atas dasar itikad baik dan inisiatif, dan mencari kesimpulan dari kesepakatan yang baik, tetapi tidak membiarkan bahasa ancaman dalam keadaan apa pun,” katanya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres melalui panggilan telepon pada Rabu.
Pihak Barat harus memahami bahwa penerapan wacana semacam itu terhadap Iran selalu “menghasilkan hasil yang berlawanan”, tambah diplomat tinggi itu.
Pernyataan itu muncul ketika Iran dan kelompok negara-negara P4+1 yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman, telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Ibu Kota Austria, Wina.
Pembicaraan tersebut bertujuan untuk menganalisis prospek penghapusan sanksi yang dikembalikan Amerika Serikat terhadap Teheran pada 2018 setelah meninggalkan perjanjian nuklir bersejarah antara Iran dan negara-negara di atas.
Amir-Abdollahian mengulangi pernyataan Republik Islam bahwa negara itu tidak menerima komitmen apa pun di luar kesepakatan nuklir 2015.
Dia menyatakan penyesalannya bahwa “kurangnya inisiatif” di pihak Barat telah memperlambat proses negosiasi, sementara pihak Iran telah mengajukan “beberapa proposal bagus” yang dapat menjadi dasar kesepakatan yang langgeng.
Sekjen PBB, pada bagiannya, menganggap pembicaraan Wina momentum yang sangat penting, ia juga mengulangi dukungan Badan Dunia untuk kesepakatan nuklir.
Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Teheran atas kerja samanya dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Tindakan Iran baru-baru ini untuk mengizinkan pengawas nuklir PBB memasang kamera baru di Kompleks TESA Karaj, sebuah bengkel manufaktur komponen sentrifugal di utara-tengah Iran, “menunjukkan bahwa Teheran menikmati tingkat kerja sama yang baik dengan Badan tersebut”, sesuatu yang akan, pada gilirannya, berkontribusi pada “proses pembangunan kepercayaan” selama negosiasi, kata Guterres.
PBB, tegasnya, akan mengerahkan semua mekanisme yang tersedia untuk membantu negosiasi berhasil.
Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, sementara itu, menanggapi pernyataan yang dirilis pada Senin oleh Inggris, Prancis, dan Jerman, yang menyalahkan logika negosiasi Iran dan menuduh Republik Islam menyebabkan proses negosiasi diperpanjang.
“Setiap pernyataan tentang JCPOA yang gagal menyebutkan kesalahan AS hanya menunjukkan ketidaktahuan sama sekali,” cuit Jubir itu, merujuk pada kesepakatan nuklir dengan akronim dari nama resminya, Rencana Aksi Komprehensif Gabungan.
“Jika E3 (Inggris, Prancis, dan Jerman) ingin dianggap serius sebagai mitra yang adil, (mereka) perlu berperilaku seperti itu,” tambahnya.
