Palestina Tolak Opsi Eropa Soal Pemilu yang Sarat Bahaya Politik dan Abaikan Hak Warga Quds
POROS PERLAWANAN – Sebuah sumber politik menyatakan, para pemimpin Palestina hingga kini telah menerima banyak tawaran dari negara-negara Eropa terkait penyelenggaraan Pemilu di Quds. Namun sebagian besar tawaran itu mengabaikan hak-hak warga Palestina.
Dinukil Fars dari al-Quds al-Arabi, dalam kontak dan pertemuan terbaru para diplomat Barat dengan petinggi Fatah, mereka telah mengkaji sejumlah proposal untuk mengadakan Pemilu di Quds.
Tawaran Eropa adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Eropa di Quds dijadikan sebagai pos-pos Pemilu. Dengan demikian, warga Quds diharapkan datang ke kantor-kantor itu untuk memberikan suara mereka.
Menurut harian transregional ini, tawaran Eropa tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin Palestina. Alasannya, proposal Eropa mengandung bahaya politik serta tidak mengakui hak warga Palestina di Quds.
Selain itu, para diplomat Barat tidak memberikan jaminan kepada para pemimpin Palestina bahwa Rezim Zionis tidak akan mengusik aktivitas Pemilu di tahap mendatang. Padahal saat ini, Israel sudah mulai melakukan tindak represif untuk menghalangi jalannya Pemilu, serta menangkap para kandidat Pemilu di Quds.
Ketua Pemerintahan Otonomi Nasional Palestina (PNA), Mahmoud Abbas beberapa waktu lalu mengumumkan tanggal Pemilu Legislatif, yang telah vakum sejak 15 tahun lalu. Abbas juga mengumumkan tanggal penyelenggaraan Pilpres, yang sempat berhenti selama 16 tahun, dan Pemilu Dewan Nasional.
Abbas menyatakan, Pemilu Legislatif akan diadakan pada 22 Mei, Pilpres pada 31 Juli, dan Dewan Nasional pada 31 Agustus.
Sebelum ini, salah satu petinggi Hamas, Izzat al-Rashaq menegaskan bahwa keikutsertaan Quds (Yerusalem) dalam Pemilu Palestina tidak bisa ditawar-tawar lagi.
”Kami menegaskan dan bersikeras agar penduduk Quds bisa berpartisipasi dalam Pemilu mendatang. Artinya, penduduk Quds harus bisa menjadi kandidat atau turut serta memberikan suara, sama seperti yang dilakukan dalam Pemilu 2006.”
“Ini adalah sikap tegas yang tak bisa ditawar dan dikompromikan. Tidak akan ada Pemilu minus Quds, sebab Pemilu adalah hak historis bangsa Palestina,” tandasnya.
