Pejabat Senior Hizbullah sebut Bahrain Lakukan ‘Kejahatan Bersejarah’ Normalisasi dengan Rezim Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Wakil Kepala Gerakan Poros Perlawanan Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem mengatakan Bahrain telah melakukan “kejahatan historis” dengan menormalkan hubungan dengan rezim Israel, menekankan bahwa Kerajaan akan segera mengakui bahwa kesepakatan normalisasi hanya melayani kepentingan Tel Aviv.
Berbicara pada sebuah upacara di Beirut pada Rabu, Sheikh Naim Qassem menggambarkan kunjungan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett baru-baru ini ke Manama sebagai “tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh para pemimpin Bahrain”.
“Jika mereka berpikir normalisasi akan melindungi mereka dari [konsekuensi melalaikan] tanggung jawab mereka terhadap rakyat mereka dan terhadap hak-hak yang disia-siakan, mereka salah,” katanya, menambahkan, “Jika mereka berpikir bahwa Israel akan menawarkan sesuatu kepada mereka, mereka salah.”
Dia menunjuk pendudukan rezim Tel Aviv di wilayah Palestina, mengatakan bahwa Israel berusaha untuk “memiliki semua tanah” dengan membunuh dan menangkap warga Palestina.
“Bahrain telah melakukan kejahatan historis dengan normalisasi,” kata Syeikh Qassem, menambahkan bahwa para pemimpin rezim Manama dan semua negara Teluk Persia yang telah menormalkan atau ingin menormalkan hubungan dengan Tel Aviv akan “segera” menemukan bahwa mereka telah kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan dari masyarakat mereka serta hati nurani mereka.
Di tempat lain dalam sambutannya, pejabat Hizbullah menekankan bahwa negara-negara terhormat dan bebas serta Poros Perlawanan pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang dalam konfrontasi dengan rezim Israel.
Bennett tiba di Manama pada Senin dalam kunjungan tingkat tinggi sejak kedua belah pihak menormalkan hubungan mereka di bawah kesepakatan yang ditengahi AS pada 2020.
Bahrain, bersama dengan Uni Emirat Arab, menandatangani pakta perdamaian dengan rezim Tel Aviv dalam sebuah upacara yang diselenggarakan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump di Gedung Putih pada September 2020.
Sudan dan Maroko mengikutinya di akhir tahun dan menandatangani kesepakatan normalisasi serupa yang ditengahi AS dengan rezim pendudukan.
Palestina mengecam kesepakatan itu sebagai “tikaman dari belakang” yang berbahaya dan pengkhianatan terhadap tujuan mereka lepas dari pendudukan Israel selama beberapa dekade di wilayah Palestina.
Kunjungan dua hari Bennett ke Manama, yang bertepatan dengan peringatan 11 tahun pemberontakan 14 Februari melawan rezim Al Khalifah Bahrain yang pro-Israel dan pro-Barat, memicu protes massal di Kerajaan tersebut.
