Pemerintah Australia Batalkan Pengakuan ‘Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel’
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Pemerintah Australia membalikkan keputusan kontroversial sebelumnya oleh Pemerintah pendahulunya untuk mengakui bagian barat kota al-Quds yang diduduki sebagai Ibu Kota rezim Israel.
Selama konferensi pers pada Selasa, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong mengatakan bahwa Pemerintah “mengerahkan kembali Australia pada upaya internasional” dalam pengejaran kemajuan yang bertanggung jawab menuju solusi… yang adil dan abadi” untuk masalah Palestina.
Dia menambahkan bahwa status al-Quds harus diputuskan melalui pembicaraan antara Israel dan Palestina, dan bukan melalui keputusan sepihak.
Rezim Israel menduduki bagian barat kota selama perang yang sangat didukung Barat pada 1948. Rezim Israel juga menduduki wilayah Palestina di Tepi Barat, termasuk Timur al-Quds, dalam perang lain pada 1967.
Sejak itu, rezim apartheid telah memenuhi wilayah itu dengan ratusan permukiman ilegal yang telah menjadi rumah bagi ratusan ribu pemukim Israel.
Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan dengan al-Quds Timur sebagai Ibu Kotanya. Rezim Israel, bagaimanapun, mengklaim seluruh kota sebagai Ibu Kotanya.
Kembali pada 2018, mantan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa negaranya mengakui al-Quds Barat sebagai “Ibu Kota” Israel, tetapi tidak akan segera memindahkan kedutaannya ke sana.
“Saya menyesal bahwa keputusan Mr. Morrison untuk bermain politik mengakibatkan pergeseran posisi Australia, dan penderitaan akibat perubahan ini telah menyebabkan banyak orang di komunitas Australia yang sangat peduli dengan masalah ini,” kata Wong di bagian lain sambutannya.
“Anda tahu apa ini? Ini adalah permainan sinis, tidak berhasil, untuk memenangkan kursi Wentworth dan pemilihan sela,” tambahnya.
Morrison telah menandai pemindahan kedutaan dari Tel Aviv pada 2018 hanya beberapa hari sebelum pemilihan sela di pemilih Sydney dengan perwakilan Yahudi yang kuat. Hal itu menuai kritik dari tetangga mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia.
Koalisi Liberal pimpinan Morrison kalah dalam pemilihan nasional pada Mei. Partai Buruh, dengan Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri dan Wong sebagai Menteri Luar Negeri, berkuasa pada Mei 2022.
Saat itu, Jubir bicara Kemlu Republik Indonesia menggarisbawahi sensitifitas keputusan Australia tersebut, dengan mengatakan “masalah Palestina sangat penting bagi Pemerintah RI dan rakyat Indonesia”.
Jubir Kementerian Pertahanan Indonesia juga memperingatkan kemungkinan revisi kerja sama militer dengan Australia untuk melihat apakah kelanjutannya “bermanfaat bagi kedua belah pihak”.
Keputusan itu juga dikecam oleh Palestina sebagai hambatan untuk mencapai perdamaian di kawasan itu, mendesak negara-negara Arab untuk meninjau kembali hubungan perdagangan dan politik mereka dengan Canberra.
