Penegasan Ulang Irak: Dukung Palestina dan Lugas Tolak Normalisasi
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Kementerian Luar Negeri Irak menegaskan kembali dukungan Baghdad untuk perjuangan Palestina, menekankan bahwa Irak dengan tegas menolak skema normalisasi dengan rezim Israel.
“Kami memperbarui sikap Kementerian Luar Negeri, seperti diketahui, sikap tegas dan mendukung Irak terhadap perjuangan Palestina dan implementasi hak-hak sah penuh rakyat Palestina dan penolakan tegas terhadap masalah normalisasi dengan Israel,” Jubir Kementerian, Ahmed al-Sahaf mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu 21 November.
Sahaf mencatat bahwa Menteri Luar Negeri, Hussein menggarisbawahi hak-hak rakyat Palestina dan penolakan Irak terhadap segala bentuk normalisasi dengan Tel Aviv selama forum Dialog IISS Manama dan pertemuan internasional lainnya.
Menteri Luar Negeri menekankan “pernyataannya tentang ‘Tidak untuk Normalisasi’, baik dalam konferensi al-Manama atau dalam beberapa wawancara televisi,” kata Jubir itu.
Hal yang menjadi masalah adalah wawancara Hussein dengan saluran Israel di sela-sela forum Dialog Manama, yang menarik reaksi keras di Irak karena fakta bahwa pejabat tinggi Irak telah menerima untuk diwawancarai oleh media Israel.
Seorang pemimpin senior Gerakan Poros Perlawanan al-Nujaba Irak mengecam keputusan itu sebagai tindakan “tidak dapat dibenarkan” yang sama dengan dukungan untuk rezim Israel.
“Tindakan ini terjadi setelah peristiwa yang menunjukkan penentangan masyarakat merdeka terhadap rezim teroris dan kriminal ini”, tulis Wakil Sekretaris Jenderal dan Jubir kelompok tersebut, Nasr al-Shammari, dalam sebuah tweet.
Namun, menurut Sahaf, saluran TV Israel yang mewawancarai Hussein menggunakan nama saluran media lain untuk mengecohnya.
Jubir Irak kemudian mengecam saluran tersebut karena menyalahgunakan nama outlet media lain.
Selama wawancara dengan i24NEWS, Hussein ditanya tentang kemungkinan Irak bergabung dengan perjanjian normalisasi. “Kurasa tidak,” jawabnya. “Ada banyak alasan… Irak tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan ini.”
Apa yang disebut Kesepakatan Abraham, juga dikenal sebagai kesepakatan normalisasi, ditandatangani di Gedung Putih pada September 2020 antara Israel, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Maroko dan Sudan kemudian juga menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Israel.
Palestina telah mengecam kesepakatan normalisasi, menggambarkan langkah tersebut sebagai “tikaman dari belakang” dan “pengkhianatan” untuk tujuan mereka.
