Protes Meletus di Filipina setelah Pemerintah Izinkan Peningkatan Kehadiran Militer AS
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, masyarakat bersama para aktivis di Filipina mengecam kesepakatan Pemerintah mereka dengan AS yang memungkinkan pasukan Amerika memiliki akses lebih besar ke pangkalan militer dan meningkatkan jejak militer mereka di Laut China Selatan di tengah ketegangan dengan China.
Pemerintahan Biden mencapai kesepakatan dengan Filipina untuk memberi AS akses ke empat pangkalan militer lagi di negara tersebut, yang diumumkan pada Kamis saat kunjungan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin.
Di luar kamp di Manila tempat Austin mengadakan pembicaraan dengan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., pengunjuk rasa mengecam peningkatan kehadiran militer AS di negara mereka.
“Orang Filipina tidak membutuhkan tambahan pasukan dan fasilitas Amerika di negara (kami). Itu hanya akan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan,” kata mantan Anggota Parlemen yang juga merupakan aktivis, Teddy Casiño.
“Mengerahkan fasilitas dan pasukan tambahan di Filipina akan menyeret negara itu ke dalam konflik, yaitu antara China dan Amerika Serikat.”
“Mereka ingin menggunakan negara saya untuk mempertahankan hegemoni mereka di Asia,” kata Anna Malindog-Uy, Wakil Presiden Lembaga Kajian Asian Century Philippines Strategic Studies Institute yang berbasis di Manila, seperti dikutip Xinhua, Jumat, sebagai reaksi terhadap perjanjian baru tersebut.
“Itu bukan bagian dari kepentingan nasional kita. Kepentingan nasional kita adalah menjadi negara yang sejahtera secara ekonomi. Dan kita hanya bisa melakukan itu jika kita bisa memiliki perdamaian di negara dan perdamaian di kawasan,” tambahnya.
Malindog-Uy mengatakan bahwa kelangsungan hidup mereka sebagai bangsa “akan terancam”, menambahkan bahwa kesepakatan itu bukan untuk Filipina tetapi untuk kegiatan militer Amerika.
AS dan Filipina juga sepakat untuk melanjutkan patroli bersama di Laut China Selatan sebagai bagian dari kesepakatan. Kedua negara telah menangguhkan patroli maritim di daerah yang diperebutkan di bawah Pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Marcos, presiden petahana, adalah putra mantan diktator dengan nama yang sama yang merupakan sekutu dekat AS.
China mengeklaim Laut China Selatan secara keseluruhan. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang tumpang-tindih atas sebagian wilayah perairan tersebut. Namun, Amerika Serikat berpihak pada saingan Beijing dalam perselisihan tersebut.
China selalu memperingatkan AS untuk menghentikan aktivitas militer di wilayah laut yang disengketakan. Beijing mengatakan bahwa potensi konfrontasi militer yang dekat antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut kedua negara di kawasan itu dapat menyebabkan bencana.
