Rakyat Bahrain Gelar Demo Akbar Tolak ‘Pengkhianatan’ Rezim Al Khalifa Normalisasi dengan Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, ratusan orang menggelar unjuk rasa di seluruh Bahrain untuk menunjukkan penolakan yang tegas atas penandatanganan kesepakatan rezim Al Khalifa yang berkuasa untuk membangun hubungan diplomatik formal dengan Israel.
Puluhan orang turun ke jalan di Ibu Kota Manama pada hari Jumat, mengangkat spanduk dan plakat mengutuk perjanjian tersebut, jaringan televisi berbahasa Arab Lualua melaporkan.
Spanduk yang dipajang bertuliskan “Normalisasi memalukan” dan “[Katakan] Tidak, untuk penghinaan!” Para demonstran berjalan di atas bendera Israel juga.
Demonstrasi serupa juga diadakan di desa al-Markh, Nuwaidrat, Sanabis dan Bu Quwah di samping kota A’ali, di mana para peserta menyatakan solidaritas terhadap bangsa Palestina, menurut cuplikan yang muncul secara online.
Para pengunjuk rasa menginjak-injak bendera AS dan bendera rezim Israel di Bu Quwah dan A’ali, sebelum membakarnya.
Pada sebuah upacara di Manama pada 18 Oktober, para pejabat Bahrain dan Israel menandatangani komunike bersama untuk membangun hubungan diplomatik penuh. Rezim Manama dan Tel Aviv sekarang diharapkan saling membuka kedutaan.
Delegasi Israel, yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Israel, Meir Ben-Shabbat, terbang dengan penerbangan charter El Al Israel Airlines dari bandara Ben Gurion di Tel Aviv, ke Bahrain dan didampingi oleh Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.
Pertemuan itu menyusul upacara 15 September di Gedung Putih ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS dengan Menteri Luar Negeri Emirat, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid al-Zayani.
Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang menuntut negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, dengan Yerusalem Timur (al-Quds) sebagai Ibu Kotanya. Mereka mengatakan kesepakatan itu mengabaikan hak mereka dan tidak melayani kepentingan Palestina.
Banyak negara Arab mengatakan mereka tetap berkomitmen pada apa yang disebut “Inisiatif Perdamaian Arab” -yang menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki setelah tahun 1967 dengan imbalan perdamaian dan normalisasi hubungan penuh.
Akan tetapi, spekulasi tersebar luas bahwa beberapa negara di kawasan itu akan segera bergabung untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.
