Rezim Bahrain Terus Tangkapi Oposan Anti Normalisasi
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, pasukan rezim Bahrain telah memanggil dan menangkap lebih banyak oposan politik ketika dinasti Al Khalifah yang berkuasa meningkatkan tindakan kerasnya terhadap aktivis hak asasi manusia dan juru kampanye pro-demokrasi di Kerajaan Teluk Persia.
Kelompok oposisi utama, Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, melaporkan bahwa pejabat keamanan Bahrain telah memanggil mantan Kepala Komite Persatuan Nasional, Sayyid Ibrahim Kamaluddin, atas penentangannya yang keras terhadap normalisasi hubungan antara rezim Manama dan Tel Aviv.
Pihak berwenang Bahrain juga memanggil warga lanjut usia bernama Abdul Majid Abdul Mohsen, bersama dengan Ali Mahna, seorang aktivis oposisi, untuk diinterogasi pada hari yang sama.
Menurut laporan, keduanya dipanggil untuk menghadiri prosesi pemakaman dan penguburan mantan tahanan Ali Qambar, yang meninggal Senin lalu setelah kalah dalam perjuangannya melawan kanker, yang ia alami akibat pengabaian dan penyiksaan di pusat-pusat penahanan rezim Manama.
Selain itu, pasukan berpakaian preman Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga menangkap dua warga sipil tanpa surat perintah. Tuduhan terhadap mereka tidak diketahui.
Demonstrasi telah diadakan secara teratur di Bahrain sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011.
Para demonstran menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan agar memungkinkan lahirnya sistem adil yang mewakili semua warga Bahrain.
Manama, bagaimanapun, telah berusaha keras untuk menekan tanda-tanda perbedaan pendapat.
Pada 5 Maret 2017, parlemen Bahrain menyetujui pengadilan warga sipil di pengadilan militer dalam tindakan yang dikecam oleh para penggiat hak asasi manusia.
Raja Hamad meratifikasi amandemen konstitusi pada 3 April 2017.
