Rusia Janji Balas ‘Provokasi Kasar’ Ukraina yang Libatkan AS
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Ukraina telah meminta Amerika Serikat untuk mengirim pasukan dan sistem anti-rudal ke negaranya, dalam sebuah langkah kontroversial yang telah mendorong Rusia untuk memperingatkan adanya aksi pembalasan.
Wakil Perdana Menteri Ukraina, Alexey Reznikov mengajukan permintaan tersebut selama kunjungan ke Washington, katanya dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
“Penting untuk memperluas paket keamanan untuk Ukraina,” kata Reznikov. “Pertama-tama, dengan penempatan pasukan pertahanan udara, dan bahkan dengan mengerahkan unit-unit Amerika.”
Dia berpendapat bahwa di bawah undang-undang Ukraina, pasukan asing diizinkan ditempatkan di negara itu.
Rusia, yang telah lama memperingatkan AS dan sekutu NATO-nya agar tidak mengirim pasukan militer ke dekat perbatasannya, menggambarkan permintaan Reznikov sebagai “provokasi kasar”.
Ketua Komite urusan Luar Negeri negara Rusia, Leonid Slutsky mengatakan dalam sebuah pesan pada Selasa bahwa pengerahan pasukan militer AS di dekat perbatasan Rusia “tidak diragukan lagi akan membangkitkan tanggapan Moskow” dan bahwa “ketegangan dipastikan bakal melonjak”.
“Sangat disesalkan bahwa undang-undang Ukraina memungkinkan untuk melucuti apa yang masih tersisa dari kedaulatannya, dan warganya, dari kesempatan untuk hidup dalam keamanan,” kata Slutsky menyebut Kiev akan “mengorbankan” kedaulatan negara “untuk memperpanjang partisipasi mereka dalam proyek anti-Rusia”.
Hubungan antara Moskow dan Kiev menegang sejak konflik meletus di wilayah Donbass timur Ukraina antara pasukan Pemerintah Ukraina dan etnis Rusia pada tahun 2014.
AS, Uni Eropa (UE), dan Ukraina mengklaim bahwa Rusia memiliki andil dalam konflik tersebut. Sebaliknya, Moskow menolak keras tuduhan itu.
Pada tahun yang sama, Semenanjung Laut Hitam Krimea memilih untuk tunduk di bawah kedaulatan Rusia dalam sebuah referendum, yang semakin memperumit hubungan.
Moskow dan Washington memiliki perbedaan yang mendalam atas sejumlah masalah lain, termasuk kontrol senjata, hak asasi manusia, dan keamanan siber.
