Sanaa: Jadikan Urusan Kemanusiaan Alat Transaksi Militer dan Politik, Bukti AS Tak Serius Wujudkan Perdamaian di Yaman

POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Ketua Tim Perunding Yaman, Muhammad Abdussalam menyatakan, Pemerintah AS menjadikan urusan kemanusiaan di bawah transaksi militer dan politik. Hal ini bertentangan dengan klaim-klaim Washington soal kekhawatiran akan memburuknya kondisi kemanusiaan di Yaman.

“Dalam urusan kemanusiaan, AS tidak bisa melontarkan slogan-slogan HAM dan mengaku cemas atas gentingnya situasi keamanan di Yaman akibat agresi dan blokade, namun setelah itu menjadikan masalah ini untuk tawar-menawar militer dan politik”, cuit Abdussalam, seperti dilaporkan stasiun televisi al-Masirah.

Ia menegaskan, tiap proses politik baru bisa berhasil jika rakyat Yaman tidak diperas dengan menggulirkan isu-isu kemanusiaan.

“Kami tahu bahwa AS tahu apa yang bisa dilakukannya untuk mewujudkan perdamaian di Yaman. Namun AS tidak menghendaki (terwujudnya perdamaian) itu, dengan bukti statemen-statemen menyesatkan dan tidak logis yang kerap disampaikannya,” kata Abdussalam.

Ia menegaskan, sikap Sanaa terhadap Koalisi Agresor bersifat defensif. “Pada tahap awal, AS mesti memaksa para agresor untuk menghentikan agresi dan mencabut blokade,” ucapnya.

Pada Minggu lalu, Jubir Kemenlu AS, Ned Price mengabarkan perbincangan antara Menlu AS Antony Blinken dan Wakil Khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths.

Price mengatakan, Blinken dalam pembicaraan itu bicara soal keputusan Washington untuk memperkuat upaya diplomatik di samping upaya-upaya PBB untuk mengakhiri perang di Yaman.

“Blinken menegaskan bahwa AS mendukung Yaman yang stabil, bersatu, dan terlepas dari pengaruh luar. Blinken juga memberitahu Griffiths bahwa tak ada solusi militer untuk krisis Yaman,” ujar Price.

Klaim ini dilontarkan Price padahal Koalisi Saudi sendiri mendapat sokongan dari Barat, termasuk AS, saat melakukan agresi ke Yaman sejak 2015 lalu.