Sanaa Minta PBB Pahami Pesan Peringatan Yaman
POROS PERLAWANAN – Fars melaporkan bahwa Kemenlu Yaman pada Jumat kemarin mengecam statemen terbaru Dewan Keamanan PBB terkait negara ini dan upaya untuk memutarbalikkan fakta.
Berdasarkan kutipan situs Ansharullah dari Kemenlu Yaman, Sanaa telah melakukan tindakan resmi dan terbuka untuk menjelaskan sikapnya kepada negara-negara lain. Sanaa juga telah menegaskan bahwa pihaknya tak akan membiarkan sumber-sumber alam Yaman dijarah.
Menurut Kemenlu Yaman, negara ini telah melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk melindungi kedaulatan Yaman, serta menjaga kepentingan dan sumber-sumber alam bangsa dari segala bentuk agresi dan penjarahan.
“Kami meminta dari Dewan Keamanan untuk memahami esensi pesan-pesan peringatan Angkatan Bersenjata Yaman tanpa interpretasi apa pun. Operasi (pelabuhan) al-Dabbah bukan sebuah pesan agresif atau bermusuhan, namun pesan peringatan di dalam perairan regional demi mencegah penjarahan sumber-sumber alam kami,” tegas Kemenlu Yaman.
“Semua opsi tersedia untuk memperluas cakupan tindakan di hadapan pihak-pihak yang ingin mengulangi penjarahan sumber-sumber alam Yaman. Sebab itu, upaya Utusan PBB harus dibarengi tindakan-tindakan praktis untuk mengakhiri agresi, mencabut blokade, dan membayar gaji para pegawai.”
Di akhir statemen, Kemenlu Yaman menegaskan bahwa Dewan Keamanan harus merilis resolusi mengikat baru demi mempersiapkan atmosfer untuk memulai perundingan dan mengatasi krisis Yaman melalui jalur politik. Dengan demikian, Yaman bisa mendapatkan perdamaian komprehensif yang bisa menjaga stabilitasnya.
Pelabuhan al-Dabbah di timur Yaman pada Jumat 21 Oktober lalu menjadi saksi ledakan-ledakan akibat serangan drone Ansharullah. Pelabuhan al-Dabbah biasa digunakan Koalisi Saudi untuk menjarah minyak Yaman.
Serangan drone Yaman menyebabkan kapal tanker Nisus, yang berencana memindahkan dua juta barel minyak dari al-Dabbah, dipaksa mundur teratur.
Pada awal Oktober, Pemerintah Sanaa telah melayangkan peringatan ke perusahaan-perusahaan minyak di provinsi-provinsi yang dikuasai Koalisi Saudi. Perusahaan-perusahaan itu diminta untuk menghentikan produksi dan ekspor minyak, sebagai bentuk respons untuk pencurian devisa minyak dan gas oleh antek Koalisi serta tidak dibayarkannya gaji para pegawai.
Koalisi Agresor masih terus menjarah minyak mentah Yaman dengan menggunakan tanker-tanker raksasa. Paling sedikit satu dari tanker-tanker ini mendatangi pelabuhan-pelabuhan Yaman tiap bulan untuk memuat minyak jarahan.
Ketua Tim Negosiator Yaman, Muhammad Abdussalam menyatakan bahwa pemasukan minyak dan gas Yaman, yang dijarah Koalisi, cukup untuk membayar gaji semua pegawai dan pensiunan.
“Berkelitnya Koalisi Saudi dari melakukan kewajiban kemanusiaan sama sekali tidak akan mewujudkan perdamaian nyata dan langgeng,” kata Abdussalam.
