Sanaa Sebut Dewan Keamanan PBB ‘Bukan Tempat Mencari Keadilan dan Keamanan’
POROS PERLAWANAN – Anggota Tim Negosiator Yaman, Abdulmalik al-Ajri mengkritik pedas kinerja dan standar ganda PBB terkait gencatan senjata di Yaman.
“PBB mengajukan teks-teks sehubungan dengan gencatan senjata yang bisa dimaknai dengan berbagai tafsiran. Hal ini tidak bisa diterima,” kata al-Ajri kepada stasiun televisi al-Masirah, dilaporkan Fars.
Menurut al-Ajri, Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat untuk mencari keadilan dan keamanan. Ia menambahkan, ”Dewan ini bergantung kepada kepentingan, dispensasi internasional, dan perimbangan kekuatan. Sikap AS, Inggris, dan Prancis soal Yaman bukan hal yang aneh.”
Petinggi Yaman ini menegaskan bahwa tiga negara di atas adalah penyebab semua krisis regional di Timteng. “Gencatan senjata dalam kemasan pertamanya telah berakhir. Namun kami tidak menolak untuk berunding,” tegasnya.
Seraya menyatakan bahwa seperti sebelumnya, sekarang ini juga tak ada jaminan soal berlanjutnya gencatan senjata, al-Ajri berkata, ”Saudi telah menciptakan berbagai krisis di sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan Saudi diperah oleh negara-negara Barat.”
Ia menandaskan, masalah pembayaran gaji berhubungan dengan semua rakyat Yaman dan tidak ada kaitannya dengan status militer atau sipil mereka.
Al-Ajri mengakhiri statemennya dengan mengatakan, ”Jika perundingan menemui jalan buntu, maka konfrontasi akan menjadi opsi alternatif.”
Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg pada 2 Oktober silam mengabarkan tidak tercapainya kesepakatan perpanjangan gencatan senjata di Yaman. Ia mengatakan, ”Saya prihatin karena hari ini tidak ada satu pun kesepakatan yang diraih.”
“Saya berterima kasih atas interaksi konstruktif kedua belah pihak di level pimpinan dalam pekan-pekan lalu. Saya akan meneruskan pekerjaan dan berusaha mencari solusi bersama dengan kedua belah pihak,” imbuh Grundberg dalam statemen yang dirilis kantornya.
Grundberg mengeksekusi proposal PBB untuk gencatan senjata sementara di Yaman sejak 6 bulan lalu. Masing-masing gencatan senjata berdurasi 2 bulan dan telah berlangsung selama 3 periode atas persetujuan kedua belah pihak.
Namun dengan mempertimbangkan kondisi gencatan senjata yang tidak ideal menyusul berlanjutnya pelanggaran Koalisi Saudi dan blokade atas Yaman, kelompok Ansharullah pun menolak perpanjangan gencatan senjata.
