Senator Paul: AS Harus Pikirkan Rakyatnya, Bukan Rezim Korup Ukraina
POROS PERLAWANAN – Protes dan pernyataan-pernyataan kontradiktif terkait penghapusan pasal bantuan finansial-militer untuk Ukraina terus berlanjut. Pasal ini dihapus dari proposal anggaran sementara yang diajukan Kongres untuk mencegah Pemerintahan AS mengalami shut down.
Diberitakan Fars, kali ini seorang senator dari Partai Republik menyatakan dukungannya kepada penghentian bantuan Washington untuk Kiev.
Senator Rand Paul dari Negara Bagian Kentucky pada Senin malam 2 Oktober menyatakan bahwa Pemerintah AS harus memikirkan bantuan untuk warganya sendiri, bukan malah mengirim uang dan senjata kepada rezim korup Ukraina.
“Jutaan orang AS mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Apakah mengirim uang, yang diperoleh dengan susah payah ini, untuk sebuah Pemerintahan asing korup adalah sebuah keadilan? Sumpah (jabatan) saya mengharuskan saya untuk memprioritaskan rakyat AS, bukan oligarki Ukraina,” tandas Paul, Sputnik melaporkan.
Statemen ini disampaikan Paul dalam menanggapi bocornya dokumen dari Pemerintahan Joe Biden, bahwa penyematan status korup kepada Pemerintah Ukraina akan melemahkan kepercayaan para pemimpin luar negeri kepada Kiev, serta menyebabkan berhentinya bantuan militer mereka untuk Ukraina.
Menlu Ukraina, Dmytro Kuleba sendiri mengeklaim bahwa dihapusnya pasal bantuan finansial-militer dalam proposal anggaran Kongres AS “bukan hal penting”. Dia mengaku bahwa dukungan Washington untuk negaranya tidak berkurang.
Sebelum ini, Ketua DPR AS, Kevin McCarthy pada Minggu 1 Oktober menyatakan bahwa kepentingan AS jauh lebih penting daripada memberikan lebih banyak bantuan untuk Ukraina.
“Prioritas saya adalah AS dan perbatasan-perbatasannya. Saya mendukung pengiriman senjata yang dibutuhkan Ukraina. Namun pertama-tama dan sebelum segala sesuatu, saya mendukung penguatan perbatasan,” kata McCarthy dalam sebuah wawancara.
“Saat Gedung Putih memiliki lebih dari 3 miliar Dolar untuk membantu Kiev,” imbuhnya.
Menurut McCarthy, jika ada masalah dalam pengkhususan anggaran, Partai Republik di DPR siap mengkaji solusi-solusi potensial.
