Sindir Pemerintah Lebanon, Hizbullah: Minimal Berikan Respons Verbal kepada Kecongkakan Israel
POROS PERLAWANAN – Anggota Fraksi “al-Wafa li al-Muqawamah (Loyalty to the Resistance)” di Parlemen Lebanon, Ali Ammar mendesak para pejabat Pemerintah negara tersebut untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas, walau sebatas verbal, dalam merespons “pernyataan congkak” Israel.
Diberitakan Fars, legislator Hizbullah ini menegaskan, sikap transparan Pemerintah Lebanon adalah hal yang krusial untuk menjaga sisa-sisa martabat aparatur negara, yang dinilai telah runtuh akibat pemberian konsesi yang terus-menerus dilakukan.
Ammar menyatakan, rakyat Lebanon saat ini berharap agar jajaran penguasa meninjau kembali pilihan-pilihan keliru mereka. Ia mendesak Pemerintah untuk menarik diri dari keputusan-keputusan yang tidak membuahkan hasil apa pun, yang justru melemahkan Lebanon dan menghilangkan elemen-elemen kekuatannya, demi menjalankan tanggung jawab nasional.
Dengan kritik tajam terhadap apa yang ia sebut sebagai “menyibukkan diri dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan upaya menafsirkan perjanjian yang bertentangan dengan isi sebenarnya,” ia mengungkapkan kekhawatiran atas berlanjutnya pendekatan ini.
Anggota Parlemen Lebanon ini menyinggung dampak dari penandatanganan “Perjanjian Kerangka Kerja” dan menyatakan,”Sejak para pejabat Lebanon menandatangani kesepakatan ini dengan Zionis, para pemimpin Rezim Kriminal tersebut selalu mengeklaim bahwa mereka telah memperoleh ‘legitimasi’ dari pihak berwenang Lebanon untuk hadir di wilayah selatan Lebanon.”
“Imbasnya, musuh terus melanggar perjanjian gencatan senjata dan semakin berani dalam membunuh warga sipil, menghancurkan rumah-rumah, serta membakar lahan pertanian menggunakan bom fosfor. Semua tindakan ini terjadi di bawah kebungkaman total dari pilar-pilar penguasa.”
“Kepala Staf Militer Rezim Zionis hari ini mengeluarkan pernyataan congkak dan bermusuhan,” kata Ammar.
Petinggi Hizbullah ini menegaskan, kecongkakan Israel tidak akan pernah mencapai tingkat ini seandainya bukan karena “lampu hijau” yang diberikan kepada musuh melalui konsesi bertubi-tubi dan sikap bungkam para pejabat resmi Lebanon.
Sebelumnya, Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir mengeklaim bahwa Militer Rezim tersebut siap untuk melakukan “serangan cepat” jika perjanjian gencatan senjata di Lebanon dilanggar.
Dalam kunjungannya ke wilayah Kastil Shaqif di selatan Lebanon, ia menekankan keberlanjutan operasi untuk apa yang ia sebut sebagai “menghilangkan ancaman.” Sambil memuji operasi militer rezimnya selama perang, ia meminta Militer Lebanon untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut dan bertindak untuk menjauhkan pasukan Hizbullah dari wilayah tersebut.
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich beberapa saat yang lalu menyatakan,”Kami telah mencapai kesepakatan dengan Lebanon sebagai negara yang berdaulat dan memiliki legitimasi internasional, yang memberikan legitimasi kepada Israel untuk tetap berada di kedalaman 8-10 kilometer di wilayah Lebanon. Hal ini akan terus berlanjut hingga pelucutan senjata Hizbullah. Saya tidak mengira mereka akan berhasil melucuti senjata tersebut.”
Meskipun pasal pertama kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran menyatakan perlunya penghentian segera perang di semua front, termasuk Lebanon, Pemerintah Lebanon (Presiden Joseph Aoun dan PM Nawaf Salam) justru bersikap tidak tahu terima kasih, dengan mengeklaim bahwa mereka tidak ingin ada pihak yang bernegosiasi atas nama Pemerintah negara tersebut.
Dalam negosiasi langsung dengan Rezim Zionis yang dimediasi oleh Amerika, Pemerintah Lebanon menandatangani kesepakatan yang memberikan keleluasaan bagi Zionis untuk tetap berada di selatan Lebanon.
Berdasarkan kesepakatan ini, Militer Rezim Zionis berhak untuk tetap berada di wilayah selatan Lebanon sampai semua kelompok bersenjata di Lebanon dilucuti senjatanya.
Puncak dari bencana ini adalah bahwa menurut kesepakatan tersebut, Rezim Zionis ditetapkan sebagai penengah dan pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kekosongan senjata di wilayah Lebanon selatan, sehingga mereka dengan mudah dapat menolak untuk mundur dengan berbagai alasan yang dibuat-buat.
