Soroti Manuver Pecah-Belah Dewan Transisi Selatan, Ansharullah: Tanpa Invasi dan Agresi Rezim Saudi, Yaman Takkan Terancam Disintegrasi

POROS PERLAWANAN – Seorang anggota Biro Politik Ansharullah, Abdolwahab Al-Mahbashi mengatakan, UEA telah berupaya menghidupkan kembali “kebencian (dendam) lama” di Yaman Selatan.

Dalam sebuah wawancara dengan Al-Mayadeen, Al-Mahbashi mengatakan, “Yaman Selatan hari ini telah dipaksa tunduk pada pendudukan asing. Kita hanya punya satu pilihan, yakni mengusir rezim pendudukan ini. Setelah itu, semua pihak dapat saling bicara dan berunding.”

Al-Mahbashi menekankan, “Yaman tidak terancam disintegrasi, kecuali karena langgengnya pendudukan.”

Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi telah mengirim dua surat identik kepada Sekretaris Jenderal PBB, juga kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, yang isinya memprotes kontrol Dewan Transisi Selatan atas Provinsi Aden.

Surat itu menegaskan, bahwa langkah Dewan Transisi adalah tindakan ilegal yang menghalngi upaya-upaya damai dan implementasi Perjanjian Riyadh, serta melanggar Resolusi-resolusi Internasional.

Sebelumnya Menlu Kabinet Hadi, Mohammad Al-Hadrami meminta Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA untuk “kembali ke jalan yang benar” dengan menganulir deklarasi mereka, yang menurutnya sembrono.

Dalam sebuah tweet, Al-Hadrami mengatakan, “Deklarasi Dewan Transisi tentang ‘Pemerintah Otonom Selatan’ adalah upaya sabotase atas kegigihan Pemerintah dalam mengimplementasikan Perjanjian Riyadh. Selain itu, deklarasi itu dengan tegas menolak semua persyaratan.”

“Pemerintah telah menerapkan semua persyaratan Perjanjian Riyadh dan telah melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, Dewan Transisi terus bersikap keras kepala dalam melaksanakan kewajiban”, imbuh Al-Hadrami.

Menurut Menlu Hadi itu, “Tujuan Perjanjian Riyadh bukanlah untuk mengubah bentuk negara, melainkan untuk menyatukan seluruh upaya melawan gerakan Ansharullah.”

Sementara itu, Menlu UEA Anwar Gargash mengatakan di akun Twitter miliknya, “Pernyataan Koalisi untuk mendukung legitimasi (Dewan Transisi) adalah bentuk kepedulian nyata kepada Yaman dan Perjanjian Riyadh, yang implementasi penuhnya merupakan dasar bagi aktivitas politik sesudahnya”.

“Frustrasi karena keterlambatan dalam mengimplementasikan perjanjian, seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengubah situasi secara sepihak. Keyakinan kami kepada ketegasan Arab Saudi untuk mengimplementasikan Perjanjian Riyadh sangat mutlak”, tambah Gargash

Merespons fenomena itu, Mohammad Al-Bukhaiti, seorang anggota Biro Politik Ansharullah mengatakan, “Langkah Dewan Transisi Selatan tersebut memecah-belah.”

Al-Bukhaiti juga menegaskan, “Koalisi Arab Saudi tidak akan dapat membangun ‘sebuah model’ apalagi menyelesaikannya.”

“Negara-negara agresor tidak akan membiarkan Dewan Transisi memotong segitiga Dhali-Lahj-Abyan,” imbuh Bukhaiti.

Pemerintah Hadi membuat pernyataan dari Abu Dhabi, kemarin, bahwa Dewan Transisi dan para pemimpinnya bertanggungjawab terhadap kudeta total yang mereka lakukan.

Hadi juga meminta kepada negara-negara Koalisi untuk memikul tanggung jawab historis terhadap integritas dan keamanan di wilayah Yaman.

Pernyataan Presiden Hadi tersebut disampaikan menyusul deklarasi Dewan Transisi Selatan yang didukung UEA, yang mengumumkan otonomi provinsi-provinsi selatan Yaman dan pemberlakuan “keadaan darurat”.