Suriah: Sanksi Medis AS terhadap Damaskus, Terorisme Model Baru Anti Kemanusiaan dan Langgar Hukum Internasional
POROS PERLAWANAN – Duta Besar Suriah untuk Rusia, Riad Haddad, mengutuk sanksi AS terhadap Damaskus yang menghambat pasokan medis di tengah pertempuran melawan pandemi virus Corona sebagai “terorisme medis” yang melanggar aturan hukum Internasional, Press TV melaporkan.
“Sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Itu terjadi pada saat semua negara mengerahkan kekuatan untuk memerangi infeksi virus Corona. Jadi, tindakan seperti itu tidak manusiawi,” kata Riad dalam sebuah konferensi virtual pada Senin, 18 Mei.
“Suriah membutuhkan obat-obatan dan barang-barang medis, di samping sarana lain untuk memerangi virus. Karena kekurangan bantuan seperti itu, kami melihat jenis baru dari terorisme: terorisme medis terhadap masyarakat (Suriah), karena kurangnya obat-obatan dapat menyebabkan kematian manusia,” tambahnya.
Diplomat itu kemudian meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengecam pembatasan ekonomi oleh Washington.
Kementerian Kesehatan Suriah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa tujuh kasus positif Covid-19 baru telah dikonfirmasi di negara yang dilanda perang tersebut, menjadikan jumlah keseluruhan kasus menjadi 58.
Kementerian menambahkan bahwa kasus-kasus baru teridentifikasi pada orang yang baru saja kembali ke Suriah dari Kuwait.
Awal bulan ini, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Jaafari juga mengatakan bahwa sanksi sepihak yang dikenakan oleh negara-negara Barat menghambat upaya Damaskus untuk mengimpor obat-obatan dan pasokan medis lainnya untuk memerangi wabah virus Corona yang mematikan.
“Langkah-langkah ekonomi koersif unilateral menghambat kemampuan Suriah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya dan menghadapi epidemi virus Corona baru,” kata Jaafari dalam sebuah simposium online yang diselenggarakan oleh koalisi Sanctions Kill, yang terdiri dari sekelompok aktivis yang bekerja untuk mempromosikan kampanye anti-sanksi.
Jaafari mencatat bahwa sanksi terus melemahkan sektor kesehatan publik dan swasta Suriah karena telah memengaruhi sektor perbankan negara itu, menghilangkan sumber daya keuangan, membuat transfer uang menjadi sulit dan secara negatif memengaruhi bidang energi, industri, transportasi, komunikasi, serta perdagangan, baik dalam maupun luar negeri.
Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan pada 4 Mei bahwa sanksi tidak adil yang dijatuhkan Barat terhadap Damaskus merupakan hambatan besar dalam usaha Damaskus memerangi pandemi.
Dia memperingatkan bahwa negara itu dapat menghadapi “bencana nyata” jika kasus virus Corona melonjak dan membanjiri layanan kesehatan.
