Tendensius dan Mengada-ada, Hanya Lantaran Anti Zionisme, Iran Dituding AS Langgar Kebebasan Beragama

POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, sebuah lembaga federal AS merilis laporan tahunan yang disebut “Laporan Kebebasan Beragama” pada Selasa 28 April. Laporan itu kembali menuding Republik Islam Iran melanggar hak kebebasan beragama.

Laporan itu disusun oleh Komisi Kebebasan Beragama Internasional, yang merupakan lembaga di bawah Pemerintah Federal AS. Laporan itu menyebutkan, penentangan Iran terhadap Rezim Zionis dan slogan-slogan anti-Israel diklaim sebagai bentuk antisemitisme.

Lembaga AS itu dalam laporannya tahun ini mengklaim, Iran menggunakan interpretasi keagamaannya untuk melanggar prinsip kebebasan beragama warganya.

Laporan tahunan ini disusun berdasarkan “Undang-Undang Kebebasan Beragama Negara-negara” yang disahkan Kongres AS pada tahun 1998.

Sebelum ini, Iran menolak laporan kebebasan beragama yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS. Teheran menyebut laporan tersebut tidak realistis dan digunakan demi tujuan-tujuan politis.

Menanggapi laporan kebebasan beragama Kementerian Luar Negeri AS pada tahun 2018 lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan adanya distorsi fakta dan politisasi kehidupan beragama di Iran dalam laporan tersebut.

“Interpretasi delusif, dibuat-buat, dan tak berdasar tentang agama dan keyakinan agama hanya akan memperparah kontradiksi, krisis, dan problem keagamaan. Ini tak akan mendatangkan hasil positif dan akhir konstruktif,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Iran saat itu, Bahram Qassemi.

“Untuk mengatasi perselisihan keagamaan dan mendekatkan umat beragama, politisasi topik ini harus dihindari. Solusi hanya bisa diperoleh dengan dialog dan saling menghormati antara para pengikut agama ilahi,” lanjutnya.

Iran telah berulangkali menegaskan, permusuhan dengan Rezim Zionis tidak bisa ditafsirkan sebagai permusuhan terhadap umat Yahudi.

Hal ini terbukti dengan adanya wakil-wakil dari kaum minoritas Iran, seperti Kristen dan Yahudi, di DPR Iran.

Dalam Pasal 12 Undang-undang Dasar Iran disebutkan: ”Mazhab-mazhab Islam lain seperti Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hanbali memiliki kehormatan penuh. Para pengikut mazhab-mazhab ini bebas dalam melaksanakan ritual kemazhaban sesuai fikih mereka”.

Pasal 13 juga menyebutkan, warga Iran yang beragama Zoroaster, Kalimi (Yahudi), dan Kristen bebas menjalankan keyakinan mereka dalam bingkai Undang-undang.

Sejumlah negara juga mengkritik publikasi laporan-laporan seperti di atas. Mereka menilai, itu adalah dalih AS untuk mengintervensi urusan dalam negeri mereka.

Kementerian Luar Negeri AS juga dikecam karena menggunakan metodologi yang keliru dan tidak ilmiah, serta bersandar pada referensi-referensi nonkredibel dan tendensius untuk laporan-laporannya.