Tolak Kesepakatan Sinjar, Etnis Turkmen Irak Ingin al-Hashd al-Shaabi Bertahan di Kawasan
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, etnis Turkmen Irak menentang kesepakatan antara Pemerintah Federal Irak dan Pemerintah Kurdistan negara itu, menyusul penolakan sejumlah tokoh dan kelompok Irak.
Deputi Ketua al-Harakah al-Turkamaniyah, Abbas Bayat Oglu mengungkap penentangannya dalam wawancara dengan stasiun televisi al-Ahd. Dia mengatakan, ”Kesepakatan terbaru antara Baghdad dan Arbil terkait kawasan Sinjar lebih mirip dengan kesepakatan antara dua pemerintahan.”
“Apa yang dipropagandakan Kurdistan terkait kepemilikan kawasan Amerli, Padang Nineveh, dan Sinjar, tidak bisa diterima. Sebaiknya Pemerintah Federal menciptakan keamanan dan stabilitas di Sinjar saja (bukan selainnya),” imbuh Bayat Oglu.
Terdapat perselisihan antara Pemerintah Irak dan Kawasan Kurdistan terkait daerah Kirkuk, Salahudin, Nineveh, dan Diyala, yang dikenal sebagai kawasan-kawasan sengketa. Arbil mengklaim, Provinsi Kirkuk dan daerah-daerah kaya minyak lain adalah bagian dari Kurdistan. Namun klaim ini dibantah etnis Arab dan Turkmen yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Mereka menyatakan khawatir jika daerah-daerah itu disertakan ke Arbil.
Dengan bersandar kepada UUD Irak, Bayat Oglu menyatakan bahwa perbatasan Kurdistan adalah Provinsi-provinsi Sulaymaniyah, Arbil, dan Dohuk. Menurutnya, orang-orang Kurdi tidak bisa menyertakan kawasan-kawasan lain ke Kurdistan.
Politisi Irak ini juga menentang kehadiran Pasukan Peshmarga di Sinjar atau kawasan lain di luar Kurdistan. Ia berkata, ”Jelas bahwa al-Hashd al-Shaabi harus dipertahankan di Sinjar. Mereka telah rela menumpahkan darah demi (mempertahankan) kota ini. Jangan sampai kota ini dimasuki Pasukan Peshmarga, yang telah menyerahkannya kepada ISIS.”
Pemerintah Pusat Irak yang dipimpin Mustafa al-Kadhimi pada hari Jumat 9 Oktober telah mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Kurdistan terkait administrasi Sinjar, yang terletak di Provinsi Nineveh. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pasukan Peshmarga bersama aparat kepolisian akan menjaga keamanan kota tersebut.
Baghdad mengaku, kesepakatan ini dibuat untuk menghadapi aktivitas kelompok teroris seperti PKK di kawasan tersebut. Meski begitu, kelompok-kelompok Irak menolaknya dan menyatakan, tujuan dari kesepakatan itu adalah mengusir al-Hashd al-Shaabi dari kawasan perbatasan tersebut.
Beberapa tahun lalu, al-Hashd al-Shaabi dengan bantuan Tentara Irak merebut kembali kawasan itu dari tangan ISIS. Dalam 3 tahun terakhir, al-Shaabi melancarkan operasi-operasi rutin untuk mengawasi perbatasan dan mencegah hilir mudik para teroris dari Suriah ke Irak.
