Tolak Tegas Pemaksaan PM yang Abaikan Suara Rakyat, Kataib Hizbullah Dorong Bentuk Pemerintahan Kompeten Tangani Krisis

POROS PERLAWANAN – Kelompok Kataib Hizbullah Irak, yang merupakan bagian dari al-Hashd al-Shaabi, pada hari Senin 6 April mengumumkan, mereka akan mengambil sikap tegas terhadap segala upaya pemaksaan suatu bentuk pemerintahan dengan haluan politik yang mencurigakan.

Dilansir oleh al-Alam, Kataib Hizbullah dalam statemennya menyatakan, ”Proses politik di Irak menghadapi banyak kerumitan. Ini adalah akibat dari pelanggaran Undang-Undang Dasar yang dilakukan Presiden, juga pengabaiannya terhadap hak mayoritas terkait pencalonan Perdana Menteri Irak.”

“Sesuatu yang sudah diketahui oleh semua kelompok politik sejak beberapa tahun lalu. Inilah yang menyebabkan negara terjebak dalam kondisi krisis politik, yang terjadi justru ketika masyarakat kita tengah menghadapi bahaya penyebaran pandemi Corona. Sebab itu, sebuah pemerintahan kompeten harus segera dibentuk agar bisa mengurus negara dalam situasi sulit ini,” lanjut Kataib Hizbullah.

Menurut Kataib Hizbullah, benar bahwa kelompok ini tidak tergabung dalam proses politik Irak. Namun karena sejarah panjang jihad yang dimilikinya, juga peran efektifnya dalam membendung ancaman terhadap Irak, maka kelompok ini bisa disebut sebagai representasi mayoritas dari rakyat Irak.

“Pasca pengunduran diri Adel Abdulmahdi (dari jabatan perdana menteri), kami mengajukan kriteria dan standar yang diperlukan bagi seorang kandidat perdana menteri. Oleh karena itu, kami tak akan membiarkan seseorang menjadi perdana menteri jika tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Kami akan bersikap tegas terhadap segala upaya untuk memaksakan pemerintahan yang haluan politiknya mencurigakan, yang tidak dipercayai rakyat, dan merupakan ancaman bagi norma-norma mulia bangsa Irak,” tandasnya.

Kataib Hizbullah menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung Irak dan kedaulatannya.

Kelompok Poros Perlawanan ini juga menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintahan mendatang.

Kataib Hizbullah memiliki sejarah panjang dalam penentangan terhadap pasukan agresor Amerika. Oleh karena itu, kelompok tersebut, terutama akhir-akhir ini, selalu menjadi target utama ancaman serta serangan Amerika.

Di akhir statemennya, Kataib Hizbullah menegaskan, ”Terkait penyerahan senjata kami kepada Pemerintah Irak, hal ini bergantung pada sejauh mana keseriusan Pemerintah Irak untuk mengusir pasukan asing dari negara ini.”