Washington Akui Kebijakan Tekanan Maksimum terhadap Iran ‘Kegagalan Hina’
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Washington mengatakan kampanye “Tekanan Maksimum” terhadap Iran, yang diprakarsai oleh Pemerintahan Trump dan dipertahankan oleh Pemerintahan Biden, telah menjadi “kegagalan yang hina”.
Berbicara pada konferensi pers pada Selasa 25 Januari, Jubir Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan bahwa Pemerintahan sebelumnya meninggalkan “seperangkat opsi yang mengerikan” termasuk eskalasinya terhadap Republik Islam.
“Kampanye Tekanan Maksimum adalah kegagalan yang hina. Segala sesuatu yang dijanjikan, justru bkebalikannya yang akhirnya menjadi kenyataan,” kata Price.
Dia menyatakan bahwa Pemerintahan Trump gagal mencapai “kesepakatan yang lebih baik” dengan Iran, menahan pengaruh regional Iran, menghentikan program nuklir Iran, dan menyatukan dunia untuk memaksakan tuntutan maksimal atas Iran.
“Di semua area itu, yang terjadi justru sebaliknya,” tegasnya.
Trump meluncurkan apa yang dia sebut kebijakan “Tekanan Maksimum” terhadap Iran pada 2018 setelah dia menarik AS keluar dari perjanjian Nuklir Iran, mengklaim dia bisa “mendapatkan kesepakatan yang lebih baik” daripada yang dicapai di bawah pendahulunya, Barack Obama.
Mantan presiden Amerika itu menyatakan bahwa dia bermaksud memaksa Iran untuk merundingkan kesepakatan yang akan membatasi program rudal balistik Republik Islam dan pengaruhnya di wilayahnya sendiri.
Iran dengan tegas menolak untuk menegosiasikan “kesepakatan Trump” dan menolak seruannya yang berulang-ulang untuk mengadakan pembicaraan di tingkat mana pun. Ketika ketegangan melonjak ke level tertinggi dalam beberapa dekade dengan pengetatan sanksi AS, Iran pada 2019 mulai mengurangi kewajiban nuklirnya berdasarkan kesepakatan sesuai hak kontraktualnya.
“Jadi setelah mewarisi serangkaian opsi yang sangat sulit dan menantang –mengerikan, bahkan–, kami telah menetapkan jalur yang kami yakini sebagai kepentingan keamanan nasional kami, dan itu adalah pengembalian timbal balik untuk mematuhi JCPOA,” tambahnya, menggunakan akronim dari kesepakatan –Rencana Aksi Komprehensif Bersama.
Pembicaraan multilateral telah berlangsung selama hampir sepuluh bulan selama Pemerintahan Biden, yang telah berjanji untuk memasuki kembali perjanjian tersebut. Terlepas dari kritiknya terhadap kampanye “Tekanan Maksimum yang gagal”, Biden tidak hanya mempertahankan semua sanksi yang dijatuhkan di bawah Trump, tetapi juga meluncurkan beberapa sanksi baru.
