Yaman Bantah Pernyataan Keliru Media Soal Penargetan Kabel-kabel Internet di Selat Bab al-Mandeb
POROS PERLAWANAN-Kementerian Komunikasi Yaman dalam statemennya menanggapi klaim sejumlah media soal ancaman terhadap kabel-kabel internet bawah laut yang melintasi Bab al-Mandeb.
Fars melaporkan, statemen Kementerian Komunikasi Yaman menegaskan tekadnya untuk menjaga keamanan kabel internet bawah laut dari segala bentuk bahaya. Menurut Kementerian ini, kebijakan Yaman untuk menghalangi pelayaran kapal-kapal Rezim Zionis tidak ada hubungannya dengan kapal-kapal milik korporasi internasional yang memiliki izin.
Kantor berita Saba memberitakan, statemen Kementerian Komunikasi Yaman menegaskan bahwa semua kapal yang berurusan dengan kabel-kabel internet bawah laut harus mendapatkan izin dan lisensi yang diperlukan dari Badan Urusan Maritim Yaman.
Sementara itu, Jubir Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Saree mengumumkan, Angkatan Laut negaranya telah menargetkan sebuah kapal lain yang membandel. Menurut Saree, kapal dagang MSC United ditargetkan dengan rudal setelah mendapat peringatan hingga 3 kali.
Stasiun televisi al-Masirah mengutip pernyataan Saree bahwa Angkatan Bersenjata Yaman juga telah melancarkan serangan drone ke Eilat yang terletak di selatan Tanah Pendudukan dan beberapa kawasan lain.
“Operasi kami terhadap kapal-kapal Israel atau yang menuju pelabuhan-pelabuhan Tanah Pendudukan akan terus berlanjut sampai pasokan obat serta makanan tiba di Gaza,” tegas Saree.
Sebelum ini, Asosiasi Industri Pangan Israel dalam statemennya menyatakan bahwa serangan ke kapal-kapal Rezim Zionis di Laut Merah bisa menyebabkan kelangkaan sejumlah bahan pangan di Tanah Pendudukan.
Dalam statemen yang dimuat di Maariv itu disebutkan, ”Bahaya kelangkaan bahan pangan sangat dirasakan dalam kondisi darurat setelah insiden-insiden di Laut Merah dan di tengah berkecamuknya perang di Gaza. Kami mendesak dilakukannya upaya-upaya agar produksi bahan pangan di Israel tidak kurang dari 75 persen kebutuhan dalam negeri.”
“Tidak adanya perhatian kepada hal ini dan pelaksanaannya bisa menyebabkan kelangkaan akut bahan pangan dalam kondisi darurat dan perang.”
