Absurd dan Memalukan, Dubes UEA untuk AS Bilang Palestina Mestinya Gembira Sambut Normalisasi
POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, Dubes UEA untuk AS, Yousef Otaiba mengkritik penentangan bangsa Palestina terhadap normalisasi hubungan Abu Dhabi dengan Tel Aviv.
Menurut kutipan Rai al-Youm dari Maariv, Otaiba mengecam keras sikap orang-orang Palestina terhadap kesepakatan UEA-Israel. Dia mengklaim, semestinya orang-orang Palestina merasa gembira, karena pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordania “ditunda berkat normalisasi Abu Dhabi-Tel Aviv”.
Hal ini disampaikan Dubes UEA dalam wawancara online dengan Daniel Shapiro, mantan Dubes AS untuk Israel dan sejumlah pejabat AS lain yang bekerja untuk “mendamaikan” Palestina dengan Rezim Zionis.
“Sangat konyol bahwa orang-orang Palestina merasa dikhianati setelah kesepakatan (UEA-Israel) ditandatangani. Mereka seharusnya bersukacita, karena normalisasi ini telah mencegah aneksasi,” ujar Otaiba.
Ia mengklaim, 80 persen orang Israel mendukung kesepakatan damai Tel Aviv dengan Abu Dhabi.
Israel mengumumkan normalisasi hubungan dengan UEA pada 13 Agustus, yang kemudian disusul oleh Bahrain pada 11 September.
Kesepakatan damai UEA dan Bahrain dengan Israel ditandatangani secara resmi di Gedung Putih pada 15 September, dengan disaksikan Presiden AS, Donald Trump.
Sementara itu, penyair dan novelis UEA, Dhabiya Khamis pada hari Minggu kemarin mengumumkan, ia telah dicekal dan dilarang bepergian ke luar negeri lantaran penentangannya terhadap normalisasi.
“Pada hari Sabtu lalu, saya dilarang pergi ke Kairo dari bandara Dubai atas instruksi dari Abu Dhabi, tanpa ada penjelasan soal sebab pencekalan ini,” tulis Khamis dalam laman Facebook dan Twitter-nya.
Ia menyatakan, pencekalan ini lebih disebabkan oleh sikap terbukanya yang menentang Israel dan normalisasi hubungan dengan rezim ini.
Khamis mengaku, ia mengkhawatirkan kebebasan dan kehidupannya, juga cemas jika ia ditangkap dan diintimidasi.
Dilansir al-Quds al-Arabi, Khamis meminta dari semua pihak untuk menyampaikan pesannya ke organisasi-organisasi HAM. Dia menyebut Pemerintah UEA bertanggung jawab atas segala kemungkinan penangkapan dan teror atas dirinya.
