Desak Baghdad Tegas Sikapi Tindakan Ilegal AS, Al-Nujaba: Senjata Presisi Siap Diaktifkan
POROS PERLAWANAN – Sekjen al-Nujaba, Akram al-Kaabi dalam akun Twitter-nya meminta agar kelompok-kelompok Irak mengambil sikap terkait aktivitas militer Kedubes AS di Baghdad.
“Jika semua masih berdiam diri, Poros Perlawanan akan menentukan sikapnya sendiri, apalagi ‘senjata-senjata berpresisi’ telah siap dioperasikan,” tandas al-Kaabi, seperti dilansir Fars.
Ia menyebut Kedubes AS tak ubahnya seperti sebuah “pangkalan militer.” Menurut al-Kaabi, Kedubes AS telah menginjak-injak kedaulatan Irak. Sebab itu, al-Nujaba menantikan sikap resmi semua kelompok di Irak terkait Kedubes ini.
“Pangkalan yang dibuat AS di pusat Baghdad dan dinamakan dengan ‘Kedubes,’ sibuk menyebarkan kerusakan dan sabotase di Irak,” imbuhnya.
Dalam statemennya akhir pekan lalu, al-Kaabi menyatakan bahwa Kedubes AS dan para personelnya melakukan praktik-praktik di luar etika diplomatik. Mereka disebutnya melakukan aktivitas militer-intelijen yang bersifat merusak.
Kedubes AS di Baghdad pada hari Minggu 27 September kemarin mengumumkan, pihaknya dalam dua hari ke depan akan menguji sejumlah perangkat pertahanannya, termasuk alarm bahaya dan peringatan.
“Dalam dua hari mendatang, Kedubes AS akan melakukan sejumlah tes, termasuk pengujian perangkat dan protokol situasi darurat. Suara alarm bahaya dan peringatan, juga suara-suara lain terkait pengujian ini, akan terdengar oleh para penduduk di sekitar Kedubes. Untuk itu, pihak Kedubes meminta maaf jika pengujian ini menimbulkan gangguan”, demikian disebutkan dalam statemen Kedubes AS.
Beberapa bulan lalu, Kedubes AS melakukan tindakan provokatif dengan menguji sistem pertahanannya di Zona Hijau, yang merupakan sebuah kawasan permukiman.
Tindakan ini memicu protes keras berbagai kelompok di Irak. Mereka menyatakan, pengujian sistem pertahanan di dekat perumahan warga di pusat Irak adalah suatu tindakan ilegal, selain tindak-tindak ilegal lain yang telah dilakukan AS.
Sejumlah analis dan tokoh Irak menegaskan, Pemerintahan Mustafa al-Kadhimi mesti mengemukakan sikapnya secara transparan terkait penempatan sistem pertahanan di dalam Kedubes AS. Baghdad diminta untuk mengumumkan, apakah hal itu dilakukan dengan izin Pemerintah atau tidak, sebab tindakan itu bertentangan dengan etika diplomatik.
