Loading

Ketik untuk mencari

Amerika

Analis: Rezim Trump Niat Monopoli Informasi dengan Memblokir Kanal Penyebar Kebenaran

POROS PERLAWANAN – Akun Twitter resmi Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei diblokir sementara pada Selasa 31 Maret kemarin. Meski akun berbahasa Persia dan Inggris dapat diakses beberapa menit kemudian, namun jumlah pengikut pada akun berbahasa Inggris turun drastis dari 732.000 menjadi 490.000.

Pihak Twitter kemudian mengumumkan bahwa apa yang terjadi merupakan sebuah “kesalahan”.

Klaim dari perusahaan media sosial asal AS ini dibantah oleh Stephen Lendmand, seorang penulis dan penyiar radio senior berkewarganegaraan Amerika.

Menurut Lendmand, insiden tersebut bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump dan antek-anteknya untuk menghentikan agar “informasi benar” tidak sampai ke tengah publik.

“AS berusaha memblokir pesan-pesan kebenaran yang perlu diketahui orang dimanapun berada,” ujar Lendmand seperti dilansir Press TV.

Lendmand juga menyatakan bahwa tujuan AS memblokir kanal-kanal informasi pemimpin dan pejabat tinggi Iran adalah usaha Trump untuk menekan kebebasan berbicara dari bangsa Iran.

“Rezim Trump bertujuan untuk memblokir pesan dari siapapun, terutama para pemimpin negara (pembawa pesan) yang AS tidak ingin (pesan tersebut) didengar oleh warga biasa, baik di AS, di Iran, atau di tempat lain,” kata Lendmand.

“Mereka hanya mau informasi yang mereka inginkan disiarkan dan dikeluarkan sendiri melalui media yang mapan di AS dan negara-negara Barat lainnya … dan Israel,” Lendman menambahkan.

Bulan lalu, sekelompok Senator Republik di Kongres AS menyurati markas Twitter, meminta platform media sosial itu untuk menangguhkan akun Ayatollah Khamenei dan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Senator Partai Republik asal Texas, Ted Cruz dan beberapa lainnya, para senator menyatakan bahwa membiarkan pesan para pemimpin Iran untuk disampaikan kepada warga dunia adalah sama dengan memberi mereka “bantuan”.

Twitter sebelumnya berkomitmen untuk tidak memblokir akun para pemimpin dunia demi kepentingan penyebaran informasi.

“Memblokir pemimpin dunia dari Twitter atau menghapus tweet kontroversial mereka akan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya dapat dilihat dan diperdebatkan orang,” bunyi ketentuan tertulis dalam akun Blog resmi milik Twitter.

Namun insiden baru-baru ini memperlihatkan bahwa Twitter sepertinya telah menyerah pada tekanan politik dan melanggar komitmennya sendiri.

Tags:

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *