Aneh! Mesir, Yordania dan Negara Arab Teluk Justru Antipati terhadap Kesepakatan Hamas-Fatah dan Pemilu Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, sesuai kesepakatan kelompok Fatah dan Hamas, Ketua PNA Mahmoud Abbas akan menentukan waktu pemilu Palestina, yang tidak akan lebih dari 6 bulan.
Harian al-Akhbar melaporkan, meski demikian, terjadi peningkatan tekanan negara-negara Arab dan Israel di Tepi Barat guna menghentikan proses ini. Penentangan negara-negara Arab terhadap kesepakatan Hamas-Fatah membuat Abbas menunda perilisan instruksi kepresidenan terkait pemilu.
Menurut al-Akhbar, sejumlah negara Arab mengklaim bahwa Hamas “telah menjauhkan Fatah dari kemufakatan Arab”, serta mengarahkannya kepada Qatar dan Turki.
Tekanan Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab sekitar Teluk Persia telah menyebabkan mundurnya sidang para Sekjen kelompok-kelompok Palestina. Rencana awalnya, mereka bertemu pada 3 Oktober dan merilis instruksi pemilu.
Sumber-sumber al-Akhbar menyatakan, dalam lawatan delegasi Fatah pekan lalu ke Kairo usai pertemuan dengan Hamas, Mesir memberitahu pihaknya tidak senang dengan dideklarasikannya kesepakatan Fatah-Hamas di Turki. Namun Fatah membela diri dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu dibuat di Konsulat Palestina di Istanbul tanpa mediasi Turki.
Delegasi Fatah menegaskan telah meraih kesepakatan dengan Hamas dalam pertemuan tersebut. Menurut Fatah, strategi Palestina saat ini dibangun berdasarkan pertemuan itu.
Meski begitu, Kairo tetap tidak menerima dan menentang implementasi kesepakatan itu, bahkan juga penyelenggaraan pemilu.
Mesir mengklaim, kesepakatan Fatah-Hamas tanpa pengawasan Kairo ibarat “memudarkan upaya Mesir untuk mendekatkan dua kelompok itu”. Mesir juga berpendapat, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengadakan pemilu, sebab AS dan negara-negara lain tidak mendukungnya.
Sekjen Liga Arab, Ahmed Aboulgheit pun mengungkap ketidaksukaannya terhadap kesepakatan Fatah-Hamas. Sekretaris Eksekutif PLO, Saib Uraiqat menanggapi dengan menuntut Aboulgheit mundur. Sebab, dia mendukung normalisasi UEA dan Bahrain dengan Israel, serta menyetujui Kesepakatan Abad Ini.
