Blokir 70 Milyar Dolar Milik Irak, Mau Apa AS dengan Uang Sebanyak itu?

POROS PERLAWANAN – Berdasarkan estimasi terakhir, sekitar 70 milyar dolar uang rakyat Irak diblokir di sebuah rekening bernama Ihtiyath al-Fidarili di New York. Dana sebesar ini hanya bisa digunakan, itu pun hanya sebagian, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Gedung Putih.

Dilansir al-Alam, pembuatan rekening ini kembali pada tahun 2003 dan Resolusi 2483. Berdasarkan resolusi ini, keseluruhan pemasukan minyak Irak dikirim ke rekening ini, alih-alih disimpan di rekening di Baghdad.

Berdasarkan ketentuan dari Gedung Putih, hanya sebagian dari simpanan ini yang bisa dibebaskan dan digunakan untuk pengeluaran publik, seperti gaji pegawai Pemerintah dan biaya-biaya aktual. Dengan demikian, bisa diketahui kenapa rekonstruksi infrastruktur Irak selama 17 tahun terakhir belum juga diwujudkan.

Tanpa melihat bunga yang diperoleh dari dana sebesar ini selama belasan tahun, dengan satu pandangan sekilas saja kita bisa memahami kenapa AS bersikeras untuk bertahan di Irak dan menjaga eksistensinya di negara itu.

Fakta yang menyakitkan adalah, Mustafa al-Kadhimi dalam lawatannya ke AS baru-baru ini mengajukan tagihan hutang sebesar 5 milyar dolar kepada Washington. Namun permohonan ini ditolak. Sebagai gantinya, AS justru memberikan pinjaman 13 milyar dolar, yang pengeluarannya diatur Gedung Putih dan itu pun diberikan secara bertahap!

Ketika Parlemen Irak bersikeras mengusir Tentara AS, Donald Trump mengancam akan menutup segala akses Baghdad ke simpanan puluhan milyar tersebut.

Satu hal yang perlu dicermati adalah ucapan Penasihat PM Irak Dawud Hisham, yang mengatakan bahwa keputusan Parlemen untuk mengusir Tentara AS tidak bisa dijalankan, sebab “bukan merupakan kesepakatan semua kelompok di Irak”.

Statemen ini menunjukkan bahwa Hisham tidak mengetahui prioritas dan hal-hal gamblang di UU Irak. Kendati statemen ini direspons keras oleh banyak fraksi di Parlemen, namun ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian pemilik kekuasaan di Irak yang melindungi kepentingan AS di negara tersebut.

Menurut sejumlah sumber, AS berniat membentuk fraksi pro-Washington di Parlemen Irak mendatang. Tanpa melihat berapa jumlah anggota fraksi ini, apa saja karakteristik anggotanya, dan apakah rencana ini bisa diwujudkan, yang jelas bahwa UEA kebagian tugas untuk mendanai pembentukan fraksi ini.

Jika UEA, dengan alasan apa pun, mundur dari komitmen ini, maka bukan mustahil bahwa AS akan menggunakan simpanan dana Irak yang diblokir untuk tujuan tersebut.

Pada dasarnya, AS tidak berminat untuk meninggalkan Irak, kecuali dengan tekanan dari rakyat dan Parlemen Irak, juga Poros Perlawanan di negara tersebut.