Bulan Madu Biden-Bin Salman Berakhir? Senator AS Desak Akhiri Hubungan Negaranya dengan Saudi
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Senator Negara Bagian New Jersey, Bon Menendez mendesak Pemerintahan Joe Biden untuk segera membatalkan semua kerja sama AS dengan Saudi. Permintaan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS ini diajukan menyusul keputusan Riyadh mengurangi produksi minyak 2 juta barel per hari; keputusan yang dipandang sebagai serangan terhadap ekonomi global dan berlawanan dengan kebijakan Barat untuk menghadapi Rusia.
Dalam beberapa bulan terakhir, terutama di tengah meningkatnya tensi antara Barat dan Rusia dalam masalah Ukraina, negara-negara Eropa dan AS berusaha meningkatkan produksi negara-negara eksportir gas dan minyak. Tujuannya adalah sedikit mengurangi ekspor energi Rusia dan mengatasi krisis energi yang dihadapi Barat. Namun dalam kondisi ini, OPEC Plus baru-baru ini justru memutuskan untuk mengurangi produksi minyak hariannya.
OPEC Plus mencakup kelompok negara-negara besar penghasil minyak, termasuk Rusia dan Saudi.
Menanggapi tindakan OPEC Plus ini, Menendez dalam statemennya berkata, ”AS harus segera menghentikan semua kerja sama dengan Saudi, termasuk penjualan alutsista dan kerja sama keamanan yang jelas lebih diperlukan untuk melindungi personel dan kepentingan AS.”
Sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Menendez berpendapat bahwa AS tidak boleh menjalin kerja sama dengan Saudi selama “Riyadh tidak mengubah sikapnya terkait masalah Ukraina”.
Selama beberapa bulan terakhir, Pemerintahan Biden berusaha melobi Saudi untuk meningkatkan produksi minyaknya. Kunjungan Biden ke Saudi pada Juli lalu diyakini sebagai bagian dari agenda ini.
Pekan lalu, OPEC dan OPEC Plus yang dipimpin Rusia dan Saudi mengumumkan akan mengurangi produksi minyak hingga 2 juta barel per hari. Pengurangan ini sama dengan 2 persen dari total suplai minyak ke pasar dunia dalam sehari.
Menurut CNN, pengurangan produksi minyak OPEC Plus dalam hari-hari menjelang Pilpres AS bisa menaikkan harga bensin di negara itu, sekaligus membuat sia-sia semua upaya Pemerintah Washington selama beberapa bulan terakhir untuk menjaga harga bahan bakar tetap rendah.
