Dublin: Israel Gunakan Paspor Palsu Irlandia untuk Teror Komandan Hamas
POROS PERLAWANAN – Kedubes Republik Irlandia di Israel pada Minggu 7 November mengumumkan, Mossad telah menggunakan paspor palsu Irlandia untuk meneror seorang komandan Hamas.
Dilansir Fars, harian Jerusalem Post memuat berita tentang pernyataan Menlu Irlandia, Simon Coveney bahwa klaim Tel Aviv terkait status teroris 6 organisasi HAM Palestina belum terbukti.
Seorang pengguna Twitter menanggapi statemen Coveney dengan mengatakan, lantaran memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, semestinya Dublin percaya pernyataan Tel Aviv.
Cuitan ini pun direspons oleh akun Kedubes Republik Irlandia. Kedubes menegaskan, tuduhan yang dilayangkan Shin Bet kepada organisasi-organisasi ini tidak didasari bukti-bukti.
“Meski hubungan diplomatik itu penting, namun jika hubungan ini disalahgunakan untuk memalsukan paspor demi dimanfaatkan dalam operasi teror, bisa dimaklumi jika hubungan ini akan rusak”, cuit akun Kedubes Irlandia.
Menurut Jerusalem Post, beberapa saat setelahnya cuitan ini dihapus oleh akun Kedubes Irlandia.
Cuitan Kedubes Irlandia merujuk kepada operasi teror Mossad di tahun 2010 silam. Saat itu mereka membunuh seorang Komandan Hamas bernama Mahmud al-Mabhouh di salah satu hotel Dubai.
Pekan lalu, Coveney melakukan wawancara dengan Jerusalem Post saat melawat ke Tanah Pendudukan selama 2 hari.
Dalam wawancara itu, Coveney menegaskan bahwa Israel belum mengajukan bukti atas status teroris 6 organisasi HAM Palestina kepada Irlandia atau Uni Eropa.
“Kami dan Uni Eropa menginginkan bukti terkait klaim bahwa organisasi-organisasi ini adalah teroris. Namun kami belum menerima bukti kredibel yang menunjukkan hubungan organisasi-organisasi ini dengan teroris,” kata Coveney saat itu.
Meski mengaku sebagai sahabat Israel, Coveney mengecam tindakan Tel Aviv ini, karena dua dari organisasi itu, yaitu al-Haq dan al-Dhamir mendapat sokongan dana dari Dublin.
“Kami memiliki sistem yang sangat kuat untuk mengetahui di mana dan bagaimana dana bantuan kami dikeluarkan. Dua organisasi ini telah lolos dari pemeriksaan Pemerintah (Irlandia),” tegas Coveney.
Sebelum ini, media Israel memberitakan bahwa Kementerian Hukum Rezim Zionis mengambil informasi terkait organisasi-organisasi ini dari NGO Monitor.
NGO Monitor dikenal bersikap ekstrem terhadap lembaga-lembaga Palestina, memprovokasi pihak-pihak untuk melawan lembaga-lembaga ini, serta mengaitkan para pegawai lembaga-lembaga ini dengan Front Demokrat Rakyat untuk Pembebasan Palestina.
