Hizbullah Peringatkan Pemerintah Lebanon tentang Upaya AS Dorong Beirut Normalisasi dengan Israel
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Gerakan Poros Perlawanan Hizbullah memperingatkan pihak berwenang Lebanon tentang upaya Washington untuk merayu Beirut ke dalam pembentukan hubungan diplomatik formal dengan Israel selama pembicaraan tidak langsung yang dimediasi AS mengenai sengketa perbatasan laut.
“Mengingat perkembangan terakhir mengenai pembicaraan demarkasi maritim, indikasinya adalah bahwa mediator Amerika mencoba untuk memaksakan fetakompli dengan harapan akan membuka jendela normalisasi dengan Israel,” Loyalty to the Resistance Block, sayap politik dari Hizbullah di parlemen Lebanon, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Hizbullah menambahkan bahwa Pemerintah Beirut bertanggung jawab penuh atas pembicaraan tidak langsung dengan Israel untuk membahas demarkasi perbatasan laut yang disengketakan.
“Namun demikian, tugas nasional Pemerintah mengharuskan untuk mendesak otoritas terkait terus meningkatkan kewaspadaan demi menghindari jebakan tersembunyi. Normalisasi dengan rezim Zionis sepenuhnya ditolak dan tidak dapat diterima dengan dalih apa pun,” kata pernyataan itu.
Awal bulan ini, Wakil Presiden Dewan Eksekutif Hizbullah Sheikh Ali Damoush menekankan bahwa pembicaraan yang dimediasi AS antara Lebanon dan Israel mengenai sengketa perbatasan Laut Mediterania tidak akan menghasilkan normalisasi dengan rezim Tel Aviv.
Berbicara kepada jemaah selama khotbah pada 11 Februari, Sheikh Damoush menggarisbawahi bahwa perwakilan Lebanon tidak boleh menerima inisiatif AS yang tidak sesuai dengan hak-hak Lebanon.
Politisi Lebanon itu berharap bahwa sumber daya hidrokarbon yang layak secara komersial di lepas pantai Lebanon dapat membantu mengangkat negara yang dililit utang itu keluar dari krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade.
Pada Februari 2018, Lebanon menandatangani kontrak pertamanya untuk pengeboran di dua blok di Mediterania dengan konsorsium yang terdiri dari raksasa energi Total, Eni dan Novatek.
Lebanon dan Israel mengambil bagian dalam pembicaraan tidak langsung untuk membahas demarkasi pada tahun 2020. Pembicaraan tersebut terhenti setelah Lebanon menuntut area yang lebih luas, termasuk bagian dari ladang gas Karish, di mana Israel telah memberikan hak eksplorasi kepada sebuah perusahaan Yunani.
Pembicaraan itu seharusnya membahas permintaan Lebanon untuk wilayah seluas 860 km persegi (330 mil persegi) di wilayah laut yang disengketakan, menurut peta yang dikirim ke PBB pada tahun 2011.
Namun, Lebanon kemudian mengatakan bahwa peta itu didasarkan pada perhitungan yang salah dan menuntut 1.430 kilometer persegi (552 mil persegi) lebih jauh ke selatan, termasuk bagian dari Karish.
