Ingatkan Utang Budi Irak kepada Iran, Kelompok Badr Galang Solidaritas Hadapi Sanksi Sepihak AS

POROS PERLAWANAN – Mantan Menteri HAM Irak dan anggota Dewan Pusat Badr, Muhammad Mahdi al-Bayati meminta kepada Pemerintah Irak untuk memihak Iran dalam menghadapi sanksi semena-mena AS.

“Dewan Keamanan, PBB, dan negara-negara lain mesti mendampingi Iran di hadapan sanksi ekonomi AS atas negara ini,” kata al-Bayati kepada Baghdad al-Youm, seperti dilansir Fars.

“Dalam perang melawan ISIS, orang-orang Irak berutang budi kepada orang-orang Iran. Andai bukan karena logistik dan para komandan militer Iran, situasi Irak sekarang akan sangat berbeda,” lanjutnya.

Petinggi Organisasi Badr pimpinan Hadi al-Amiri ini meminta agar Pemerintah Irak memberikan bantuan ekonomi kepada Iran, guna mengurangi dampak tekanan sanksi memberatkan Washington atas Teheran.

Al-Bayati menilai, kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS tidak akan membuat perbedaan dalam kebijakan luar negeri Washington.

“Semua mereka adalah boneka-boneka yang berjalan sesuai program yang telah digariskan sebelumnya. Namun kita tetap berharap, kebijakan-kebijakan eksekutif AS berbeda dengan kebijakan-kebijakan Trump saat ini,” tandas al-Bayati.

Sementara itu, harian Washington Post menanggapi klaim AS soal kembalinya sanksi internasional PBB atas Iran. Harian ini menyatakan, masih belum bisa dipahami “bagaimana AS secara sepihak berniat mengaktifkan sanksi-sanksi yang disusun oleh beberapa pihak”.

“Di saat AS pada hari Sabtu lalu mengumumkan kesiapan untuk memberlakukan semua sanksi internasional atas Iran, kebanyakan negara di dunia menentang tindakan Washington ini. Mereka juga bersikap seolah-olah tidak ada perubahan apa pun”, tulis Washington Post.

“Tindakan AS ini adalah permulaan bagi sebuah periode baru ketidakjelasan dan ketegangan di level global. Argumen AS terkait kelanjutan keanggotaan di JCPOA untuk mengembalikan sanksi atas Iran, tidak didukung siapa pun kecuali segelintir negara”.