Iran: Sanksi Ilegal AS Sama Brutalnya dengan Terorisme dan Kejahatan Perang

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Majid Takht-Ravanchi mengecam sanksi yang dijatuhkan AS tidak manusiawi, tidak bermoral dan ilegal, dengan mengatakan bahwa konsekuensi jangka panjang dari sanksi sama brutal dan ganasnya seperti terorisme, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Untuk memerangi kerawanan pangan di dunia, perlu untuk mencabut pengepungan dan sanksi serta mendorong kerja sama internasional,” kata Takht-Ravanchi melalui konferensi video pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis yang membahas bagaimana konflik dan ketahanan pangan saling terkait.

“Jumlah orang yang saat ini berisiko kelaparan dan rawan pangan di dunia mengkhawatirkan, yang membuatnya penting dan mendesak untuk menghadapi tantangan ini,” tambahnya.

Takht-Ravanchi kemudian menggarisbawahi hak atas pangan merupakan hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan dan malnutrisi dalam keadaan apa pun, baik dalam situasi dan kondisi damai maupun perang.

Diplomat senior Iran itu menekankan bahwa realisasi penuh hak semacam itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan langkah-langkah efektif, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang secara khusus akan menangani semua akar penyebab kerawanan pangan dan memastikan kerja sama internasional yang aman.

Takht-Ravanchi juga menggarisbawahi perlunya kerja sama yang lebih erat antara Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC), serta lembaga dan Badan terkait di PBB untuk tujuan tersebut.

“Untuk memerangi kerawanan pangan akut yang disebabkan oleh konflik, Dewan Keamanan perlu mewajibkan semua pihak untuk mematuhi prinsip-prinsip ini, dan pada saat yang sama Dewan itu sendiri tidak boleh, dalam keadaan apa pun, memboikot perdagangan kebutuhan kemanusiaan, terutama makanan dan obat-obatan,” kata Dubes Iran untuk PBB tersebut.

“Tidak ada yang lebih mendesak daripada pencabutan segera pengepungan tidak manusiawi terhadap orang-orang Yaman, dan penghapusan blokade ilegal Gaza,” kata Takht-Ravanchi.

Dia juga menyebut sanksi sebagai alasan utama di balik kerawanan pangan, mencatat bahwa embargo anti-Iran oleh AS telah menghalangi akses Teheran ke makanan, obat-obatan serta peralatan medis, dan merusak kemampuan Republik Islam untuk secara efektif menangani pandemi virus Corona.

“Negara seharusnya tidak menggunakan alat koersif ekonomi dan politik untuk menekan Pemerintah lain; dan pencabutan sanksi segera harus dipertimbangkan sebagai langkah kunci dalam mengatasi kerawanan pangan,” kata Takht-Ravanchi.

Oktober lalu, Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran mengatakan bahwa meskipun AS mengklaim bahwa urusan kemanusiaan tidak tercakup oleh sanksi, memblokir transaksi keuangan antara Iran dan dunia secara praktis telah menghalangi impor material kemanusiaan dan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati orang dengan penyakit serius.

“Seperti yang dibuktikan oleh pernyataan para pejabat Amerika, tindakan yang diambil oleh rezim yang melanggar hukum di Amerika telah dengan jelas membidik kesehatan dan kehidupan rakyat [Iran] dan dianggap sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’,” kata Dewan itu dalam sebuah pernyataan pada saat itu.

Kepala Dewan Tinggi Kehakiman Iran untuk Hak Asasi Manusia, Ali Baqeri-Kani juga mengatakan pada 5 Oktober bahwa Badan tersebut berencana untuk menuntut 46 orang perorangan dan Badan Hukum Amerika yang terlibat dalam pengenaan sanksi tak adil terhadap Republik Islam, yang telah membuat masyarakat Iran terancam kehidupannya.

“Kami menggunakan semua cara hukum, di tingkat domestik dan internasional, untuk melawan kejahatan ini dan hari ini, saya mengumumkan bahwa nama-nama dari 46 orang perorangan dan Badan Hukum Amerika, yang dengan satu atau lain cara terlibat dalam menjatuhkan sanksi yang tidak adil dan tidak manusiawi pada Bangsa Iran, telah diberikan ke kantor Kejaksaan Teheran” untuk menuntut mereka sesuai dengan Undang-Undang tentang Melawan Tindakan Teroris di Amerika Serikat,” kata Ali Baqeri-Kani.