Iran: Selaku Pendukung Utama Terorisme Negara dan Rezim Zionis, AS Tak Pantas Rilis Vonis ‘Teroris’ Negara Lain
POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Jubir Kemenlu Iran Abbas Mousavi pada Kamis 25 Juni malam menanggapi laporan tahunan tentang terorisme yang dirilis AS. Mousavi mengatakan, ”Republik Islam Iran menolak dan mengecam laporan tahunan AS tentang terorisme, yang berisi fitnah, ketidakjujuran, dan standar ganda dalam memerangi terorisme.”
“Sebagai pendukung utama terorisme negara dan penyokong Rezim Zionis, AS tidak dalam posisi untuk mengklaim sebagai pihak yang memerangi terorisme dan memberikan vonis terkait masalah ini,” lanjut Mousavi.
Jubir Kemenlu Iran menyatakan, sejarah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan, AS berperan dalam menciptakan sejumlah kelompok teroris, atau mendukung aksi-aksi mereka. Ini adalah fakta yang bahkan diakui sendiri oleh beberapa petinggi AS.
“Donald Trump dalam kampanye Pilpresnya secara gambang menyatakan, ISIS dan kelompok teroris lain dibentuk oleh Pemerintah AS terdahulu,” kata Mousavi.
Aksi pengecut AS membunuh Jenderal Qassem Soleimani, yang merupakan pahlawan antiterorisme, disebut Mousavi sebagai contoh nyata terorisme negara ini.
“Republik Islam Iran adalah korban terbesar aksi teror yang secara umum mendapat dukungan langsung atau tidak langsung dari Pemerintah AS. Dengan mempersembahkan lebih dari 17 ribu syahid di jalan ini, Iran selalu berada di garis terdepan dalam memerangi terorisme, baik di level internasional maupun regional,” tandasnya.
Dia menyatakan, pemberlakuan sanksi dan terorisme ekonomi serta medis terhadap rakyat Iran merupakan contoh terbaru aksi teror AS terhadap bangsa-bangsa merdeka dunia.
Dalam laporan yang dirilisnya, Kemenlu AS menafsirkan dukungan Iran terhadap Kelompok Poros Perlawanan, seperti Hizbullah dan pejuang Palestina di Gaza, sebagai “bentuk dukungan terhadap terorisme.”
AS juga mengutarakan kekhawatiran atas program siber Iran. Teheran dituding Washington mendukung serangan siber terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan swasta asing.
Laporan tahunan AS ini juga mencantumkan Saudi dalam daftar negara-negara yang menindas kebebasan. Dengan bertumpu pada laporan badan HAM dan media internasional, laporan ini menyatakan Saudi telah menyalahgunakan UU Antiterorisme untuk mengadili para politisi dan ahli hukum.
