Israel Ajukan Tuntutan Berlebihan di Perundingan Pertukaran Tawanan
POROS PERLAWANAN– Stasiun televisi al-Jazeera pada Sabtu malam 23 Maret membeberkan detail situasi terkini perundingan tak langsung antara Israel dan Hamas. Stasiun televisi yang bermarkas di Qatar ini melaporkan, kubu Zionis mengajukan tuntutan berlebihan kepada pihak mediator.
Diberitakan Fars, sumber-sumber al-Jazeera menyatakan bahwa tuntutan Tel Aviv meliputi “penentangan terhadap hal-hal seperti penghentian perang, hengkangnya pasukan Israel dari Gaza, dan kepulangan tanpa syarat para pengungsi.”
Menurut mereka, Israel mensyaratkan bahwa dalam tahap pertama kesepakatan, 40 tawanan Israel harus dibebaskan. Proposal yang diajukan Rezim Zionis sendiri terdiri atas kesepakatan 3 tahap.
“Israel mengusulkan bahwa 2 pekan sebelum pelaksanaan kesepakatan, setiap harinya 2 ribu pengungsi kembali ke utara Gaza. Israel juga menolak permintaan Hamas untuk membebaskan 30 tawanan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagai imbalan pembebasan satu serdadu wanita Zionis,” kata sumber-sumber al-Jazeera.
Israel, kata sumber-sumber tersebut, hanya menyetujui pembebasan 5 tawanan yang dihukum seumur hidup. Israel juga menegaskan bahwa orang-orang yang akan dibebaskan harus ditentukan oleh Tel Aviv, bukan Hamas.
Israel juga dikabarkan menuntut pembebasan 2 serdadu Zionis bernama Hadar Golden dan Oron Shaul, sebagai imbalan untuk pembebasan para tawanan yang ditangkap usai kesepakatan pembebasan Gilad Shalit.
Sumber-sumber al-Jazeera menandaskan, Israel mensyaratkan bahwa para tawanan yang dihukum seumur hidup dan dibebaskan, harus dipindahkan ke luar Palestina.
Mengutip dari seorang pejabat senior Rezim Zionis, situs Axios pada Sabtu malam mengabarkan bahwa Direktur CIA William Burns di Doha telah mengajukan proposal terkait jumlah tawanan Palestina yang harus dibebaskan sebagai ganti tiap satu tawanan Israel.
Axios mengeklaim bahwa Tel Aviv menyetujui proposal AS dan menanti jawaban Hamas. Di pihak lain, Hamas menegaskan bahwa PM Benyamin Netanyahu menentang segala bentuk kesepakatan dan menghalangi terwujudnya kesepakatan dengan dalih apa pun.
